PPP: Kecilnya Presidential Threshold Mengurangi Legitimasi
Sabtu, 25 Desember 2010 14:32 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saifuddin menolak usulan parliamentary threshold dan presidential threshold disamakan dengan besaran 5 persen. Dengan besaran itu, maka partai yang bisa masuk parlemen akan sedikit, namun partai yang bisa mencalonkan presiden akan lebih banyak dibanding periode lalu. "Itu akan mengurangi legitimasi calon presiden dan banyak suara yang tidak terkonversi dalam kursi," kata Lukman ketika dihubungi, Sabtu (25/12).
Sebelumnya, Ketua Tim Kajian dan Pembahasan RUU Politik Fraksi Partai Golkar DPR RI Ibnu Munzir mengatakan, Golkar akan mengusulkan presidential threshold untuk menentukan calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Usulan itu adalah untuk memudahkan bagi partai-partai mengajukan calon presiden. Ia menyebutkan, presidential threshold harus sejalan dengan pemberlakuan parliamentary threshold. Bila partai peserta pemilu lolos parliementary threshold, maka otomatis bisa mengajukan calon presiden sendiri.
Lukman menilai aturan Undang Undang Pemilu dan Undang Undang Pilpres yang lama masih memadai dan relevan. Dalam aturan itu, parliamentary threshold diatur 2,5 persen dan syarat mengajukan calon presiden minimal 15 persen kursi di DPR dan 20 persen suara yang sah dari partai atau gabungan partai. Jika usul dari Golkar itu diterima, kata dia, maka jumlah calon yang akan maju dalam pemilihan presiden akan semakin banyak. "Ini juga akan memberikan dampak pada pemilih yang kebingungan menentukan sikapnya," ujarnya.
Menurut Wakil Ketua MPR ini, ambang batas parliamentary threshold yang diusulkan hingga 5 persen itu terlalu tinggi. Dia mengusulkan kenaikan cukup 3 persen seperti yang disuarakan partai menengah. Tapi dia menambahkan, bagi PPP tak masalah jika memang parliamentary threshold 5 persen.
Saat ini PPP memiliki 38 kursi. Jika diberlakukan parliamentary threshold sampai 5 persen, itu sama dengan 28 kursi. Artinya, PPP masih dalam posisi yang aman. "Hanya saja, ini akan mematikan partai kecil dan menimbulkan oligarkhi," ujarnya. Dengan penerapan parliamentary threshold hingga 5 persen, maka hanya akan tersisa sekitar 6 partai yang akan ada di Parlemen.
Eko Ari Wibowo
