Pemda dan Polisi Pelanggar Tertinggi Kebebasan Beragama  

Reporter

Editor

Rabu, 22 Desember 2010 01:45 WIB

Ratusan aktivis Forum Solidaritas Kebebasan Beragama melakukan aksi damai dengan menyalakan lilin di Bundaran HI, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Selama tahun 2010, setidaknya ada 63 kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkenyakinan yang ditemukan The Wahid Institute. Hampir seluruh kasus itu, pelakunya didominasi pemerintah daerah dan kepolisian.

Temuan ini disampaikan Direktur The Wahid Institute Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid, dalam peluncuran laporan Kebebasan Beragama, Berkenyakinan dan Toleransi 2010 di kantornya, Jakarta, Selasa 21 Desember 2010.

" Dari data yang kami temukan, pemerintah daerah dan kepolisian menjadi institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran, yakni masing-masing 31 kasus atau 36 persen," kata Yenny Wahid.

Pantauan The Wahid Institute ini dilakukan di 13 wilayah, seperti Jawa Barat-Banten, Jakarta, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung Utara, Riau, dan Jambi.

Menurut Yenny, aksi pelanggaran dilakukan dalam bentuk pencabutan izin ataupun pelarangan penggunaan rumah ibadah. Modus yang dipakai, lanjut Yenny, hampir sama. Biasanya aparat pemerintah daerah mempermasalahkan perizinan yang kemudian diikuti penyegelan atau pelarangan ibadah.

Advertising
Advertising

Putri mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini juga mengungkapkan, data yang mereka temukan, aksi kekerasan oleh polisi menempati posisi tertinggi, yakni 25 kasus atau 40 persen. Kebanyakan, aksi dilakukan oleh institut terendah seperti kepolisian sektor dan petugas ketika menjalankan tugas di lapangan. "Misalnya, kriminalisasi oleh polisi, pengadilan jalanan, atau bentuk pemaksaan melalui kekerasan fisik lainnya," ujarnya.

Pelanggaran, kata Yeny lagi, dilakukan dalam bentuk pembiaran oleh aparat terhadap kekerasan atau pembebasan kebebasan beragama yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Menurutnya, pelanggaran selalu diawali oleh kekerasan atau penyerangan sekelompok masyarakat kepada kelompok lain yang dianggap sesat atau rumah ibadah yang dinilai bermasalah dalam perizinan.

"Meskipun polisi hadir di lokasi atau mengetahui aksi tersebut, mereka tidak melakukan pencegahan atau pengamanan yang berarti. Yang sering terjadi justru polisi membawa korban untuk dimintai keterangan, tetapi tidak menangkap pelaku," katanya.

WDA



Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

16 jam lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Miniatur Toleransi dari Tapanuli Utara

33 hari lalu

Miniatur Toleransi dari Tapanuli Utara

Bupati Nikson Nababan berhasil membangun kerukunan dan persatuan antarumat beragama. Menjadi percontohan toleransi.

Baca Selengkapnya

Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

50 hari lalu

Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

Isu tersebut dinggap penting diangkat di sidang Dewan HAM PBB untuk mengatasi segala bentuk intoleransi dan prasangka beragama di dunia.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Toleransi Internasional yang Diperingati 16 November

16 November 2023

Asal-usul Hari Toleransi Internasional yang Diperingati 16 November

Setiap 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional.

Baca Selengkapnya

Terkini Metro: Pangdam Jaya Ajak Remaja Masjid Jaga Toleransi, BMKG Minta Warga Depok Waspada Kekeringan

18 Juni 2023

Terkini Metro: Pangdam Jaya Ajak Remaja Masjid Jaga Toleransi, BMKG Minta Warga Depok Waspada Kekeringan

Kepada remaja masjid, Pangdam Jaya mengatakan pluralisme sebagai modal kuat dalam bekerja sama untuk menjaga persaudaraan dan kedamaian di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mas Dhito Puji Toleransi Umat Beragama Desa Kalipang

24 Mei 2023

Mas Dhito Puji Toleransi Umat Beragama Desa Kalipang

Berbudaya itu, bagaimana budaya toleransi beragama, menghargai umat beragama lain, budaya tolong menolong.

Baca Selengkapnya

Ngabuburit di Tepi Danau Jakabaring Sambil Lihat Simbol Toleransi Beragama

1 April 2023

Ngabuburit di Tepi Danau Jakabaring Sambil Lihat Simbol Toleransi Beragama

Di akhir pekan atau hari libur nasional, Jakabaring Sport City menjadi pilihan destinasi liburan dalam kota yang seru.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Ajak Junjung Tinggi Nilai Toleransi Agama

16 Februari 2023

Ketua MPR Ajak Junjung Tinggi Nilai Toleransi Agama

Indeks perdamaian global terus memburuk dan mengalami penurunan hingga 3,2 persen selama kurun waktu 14 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

2 Februari 2023

Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

Sosialisasi itu akan mengangkat tema seputar peran organisasi keagamaan dalam menjaga kerukunan dan kondusivitas bangsa.

Baca Selengkapnya

Wakil Kepala BPIP Dorong Pemkab Klaten dan FKUB Raih Penghargaan

16 November 2022

Wakil Kepala BPIP Dorong Pemkab Klaten dan FKUB Raih Penghargaan

Klaten disebut sebagai miniaturnya Indonesia. Di tengah keberagaman agama tetap memiliki keharmonisan, persatuan dan kesatuan.

Baca Selengkapnya