Garuda Digugat, Ini Jawaban Menpora  

Reporter

Editor

Rabu, 15 Desember 2010 10:43 WIB

Andi Mallarangeng. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng menyatakan tak ada persoalan dalam penggunaan lambang Garuda di kaos tim nasional sepak bola Indonesia. Andi menyatakan hal tersebut menanggapi gugatan masyarakat yang diajukan pengacara David L. Tobing.

“Saya tidak melihat adanya unsur melanggar hukum di penggunaan lambang Garuda pada kostum timnas,” kata Andi saat dihubungi, Rabu (15/12).

Penggunaan lambang Garuda, lanjut dia, bisa dikategorikan melanggar hukum bila mengandung unsur melecehkan, menodai, atau merendahkan. Namun dalam hal pemasangan lambang Garuda di kaos tim nasional, Andi menilai hal itu sesuatu yang tidak tabu. “Garuda di dadaku itu membanggakan,” ujarnya.

Sebelum pertandingan piala AFF 2010 dimulai, Andi mengaku mendapat surat dari Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Nurdin Halid. Surat tersebut berisi permohonan izin mengenakan lambang Garuda pada kostum anggota tim nasional dan desain kaos tersebut. “Saya belum jawab surat itu, karena saya rasa tidak ada permasalahan menggunakan lambang Garuda di kaos timnas untuk membawa nama negara,” kata Andi.

Meski mengaku belum menjawab surat itu, namun Andi telah mengizinkan tim nasional mengenakan kaos berlambang Garuda itu. Mengenai gugatan David, dia mengaku belum mendapat salinannya. Andi baru mengetahui gugatan tersebut dari media cetak. “Tapi sejak PSSI meminta izin, saya sudah berkonsultasi dengan Kemendiknas dan Sekretaris Negara.”

Dari hasil konsultasi tersebut, Andi tidak mempermasalahkan penggunaan lambang Garuda itu. Karena gugatan David yang menafsirkan Pasal 52 Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, menurut dia masih dapat diperdebatkan. “Jadi penggunaan akan dihentikan kalau sudah ada putusan dari pengadilan yang melarangnya.”

Pengacara publik David Tobing mengajukan gugatan terkait pemakaian lambang burung garuda di kaos tim nasional sepakbola Indonesia. Gugatan lewat surat bernomor 551/2010/PN.JKT.PST tertanggal 14 Desember 2010, dimasukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 14 Desember 2010 siang.

Dalam gugatannya David menggugat Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pemuda dan Olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Nike Indonesia. Ia menilai Presiden dan Mendiknas selaku penanggung jawab lambang negara harus bertanggung jawab, termasuk Menpora yang membiarkan Garuda dipasang dalam kostum.

Menurut David, pemasangan lambang negara berupa emblem Garuda dalam kostum di bagian dada sebelah kiri dan watermark yang memanjang dari dada hingga perut telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang pemakaian lambang negara, bahasa, bendera, serta lagu kebangsaan.

" Sesuai Pasal 51 dan 52 Undang-Undang itu lambang negara hanya dapat digunakan untuk cap atau kop surat jabatan, cap dinas untuk kantor, kertas bermaterai serta surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa dan kehormatan." kata David saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 14 Desember 2010.

Karenanya, menurut David, pemakaian lambang Garuda sebagai kostum bola jelas melanggar Pasal 57 Huruf d, UU Nomer 24 Tahun 2009 " ujarnya lagi.

CORNILA DESYANA

Berita Terpopuler Lainnya:

Status Facebook Terpopuler 2010

Advertising
Advertising

Kura-kura Berkepala Dua Bikin Heboh

Manfaat Susu Sepanjang Hayat

Facebook, Tempat Kerja Terbaik

TNI Tahan Pesawat Malaysia

Berita terkait

Digugat Soal Polusi Udara Jakarta, Anies Sindir Para Penggugat

5 Juli 2019

Digugat Soal Polusi Udara Jakarta, Anies Sindir Para Penggugat

Anies menyatakan para penggugat polusi udara Jakarta juga berkontribusi pada penurunan kualitas udara ibu kota jika masih naik kendaaan pribadi.

Baca Selengkapnya

Indonesia Kembali Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

25 Maret 2019

Indonesia Kembali Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

Di tahun 2016, sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah memenangi gugatan tersebut.

Baca Selengkapnya

Jokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, Walhi Beberkan Fakta

25 Agustus 2018

Jokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, Walhi Beberkan Fakta

Walhi menanggapi keputusan pengadilan tinggi Palangkaraya yang memvonis Jokowi bersalah dalam kasus kebakaran hutan dengan membeberkan sejumlah fakta.

Baca Selengkapnya

Alasan PBHI Bakal Gugat SK Pengangkatan Oesman Sapta ke PTUN

7 Mei 2017

Alasan PBHI Bakal Gugat SK Pengangkatan Oesman Sapta ke PTUN

Julius mengatakan pelanggaran surat pengangkatan Ketua DPD tak hanya berdampak pada DPD tapi juga publik.

Baca Selengkapnya

Liga Mahasiswa Puji Sikap Pemerintah Hadapi Gugatan Freeport  

22 Februari 2017

Liga Mahasiswa Puji Sikap Pemerintah Hadapi Gugatan Freeport  

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mengapresiasi sikap pemerintah menanggapi PT Freeport Indonesia yang akan menggugat ke pengadilan arbitrase.

Baca Selengkapnya

Parmusi Gugat Jokowi Soal Pengaktifan Kembali Gubernur Ahok

20 Februari 2017

Parmusi Gugat Jokowi Soal Pengaktifan Kembali Gubernur Ahok

Gugatan ke PTUN ini terkait dengan aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal berstatus terdakwa penistaan agama.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Ahok Digugat Anak Buah yang Dicopot

13 Februari 2017

Ini Alasan Ahok Digugat Anak Buah yang Dicopot

Menurut Agus Suradika, salah satu pertimbangan pencopotan Agus Bambang yakni penyalahgunaan wewenang dalam hal keuangan.

Baca Selengkapnya

Indonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

8 Desember 2016

Indonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

Sidang putusan yang berlangsung pada Selasa, 6 Desember 2016, waktu setempat itu, menolak segala tuntutan Churchill terhadap pemerintah Indonesia.

Baca Selengkapnya

PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Panitia Festival Belok Kiri  

10 November 2016

PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Panitia Festival Belok Kiri  

PTUN DKI Jakarta memutuskan menolak gugatan panitia Festival Belok Kiri melawan Unit Pengelola Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

Baca Selengkapnya

Gugat BPN, Abdi Dalem Keraton Bawa Kepala Sapi Saat Sidang

13 September 2016

Gugat BPN, Abdi Dalem Keraton Bawa Kepala Sapi Saat Sidang

Seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta, Ki Lurah Sastro Mangun Darsono, 66 tahun, mendatangi Pengadilan Negeri Sleman sambil membawa kepala sapi.

Baca Selengkapnya