TEMPO Interaktif, Jakarta - Aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenaga kesehatan di Indonesia hingga kini masih belum selesai. Kementerian Kesehatan sudah merampungkan draftnya, tapi masih menunggu pembahasannya di DPR.
"Sekarang sudah masuk ke dalam prolegnas DPR tahun 2010-2014, namun karena waktu jadi belum dibahas," kata Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri Kementerian Kesehatan, Meinarwati, dalam diskusi mengenai tenaga kesehatan di kantor Kementerian Kesehatan, Jumat (10/12).
Dalam pasal 21 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan, pengawasan mutu tenaga kesehatan Indonesia yang harus diatur dalam undang-undang. Nantinya, undang-undang tersebut akan mengatur profesi tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, ahli gizi, ahli kesehatan masyarakat, sanitarian, dan analis laboratorium.
Menunggu keluarnya undang-undang tersebut, lanjut Meinarwati, untuk sementara tenaga kesehatan akan berada di bawah Peraturan Menteri Kesehatan No 161 tahun 2010. "Peraturan ini sebagai antisipasi sebelum undang-undang dipersiapkan," jelasnya.
RIRIN AGUSTIA
