Wantimpres Sepakat Pencarian Orang Hilang Jadi Prioritas

Reporter

Editor

Senin, 6 Desember 2010 19:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pertimbangan Presiden berjanji akan memprioritaskan pencarian 13 orang aktivis mahasiswa yang hilang pada periode 1997-1998 lalu. "Mereka sepakat dengan kami untuk memprioritaskan pencarian 13 orang tersebut," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas dan Pengakuan hak Korban KontraS, Yati Indriyani, Senin (6/12). Hal ini diungkap Yati usai pertemuan antara Kontras dengan Wantimpres di kantor Wantimpres.

Dalam pertemuan itu, Yati mengungkapkan, mereka ditemui oleh dua orang anggota Wantimpres, Muhammad Taufiqqurahman dan Emil Salim. Yati mengatakan, KontraS menemui Wantimpres untuk mendesak presiden menjalankan empat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat terkait kasus penculikan aktivis pada 1998 lalu. Menurutnya, meskipun rekomendasi ini sudah keluar sejak satu tahun lalu, sampai saat ini presiden belum juga menjalankan rekomendasi tersebut. "Belum ada satu pun tindakan terkait rekomendasi ini," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna 28 September 2009, DPR menelurkan empat rekomendasi untuk mempercepat penyelesaian kasus HAM ini. Keempat rekomendasi itu adalah : Pertama, merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Kedua, merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak–pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.

Ketiga, merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Keempat, merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia.

Yati mengatakan, pencarian orang hilang menjadi prioritas dikarenakan sampai saat ini keberadaannya tidak jelas. "Menunggu sekitar 12 tahun kan sesuatu yang tidak mudah bagi keluarga," ujarnya. Ia mengatakan, pencarian ini berguna untuk mencari kejelasan ke-13 orang tersebut. "Kalau memang masih hidup ada di mana, kalau sudah meninggal dikubur di mana," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pada periode 1997-1998 terjadi penculikan terhadap 13 orang aktivis pro-demokrasi yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Ke-13 orang tersebut adalah :Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

Febriyan

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

6 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

11 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

38 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

43 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

44 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

49 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

51 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

58 hari lalu

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya