Kursi Bupati Bandung Terancam Kosong

Reporter

Editor

Jumat, 3 Desember 2010 14:04 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung -Kursi bupati Bandung terancam kosong. Pasalnya, hasil pemilihan bupati beberapa waktu lalu belum bisa disahkan karena kandidat yang kalah membawa sengketa pemilihan bupati ke Mahkamah Konstitusi. Padahal jabatan bupati lama bakal berakhir 5 Desember 2010.

Jika terjadi kekosongan, kursi bupati sementara menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Osin Permana bakal diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). "Plt yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung sampai MK mengeluarkan putusan mengenai gugatan tersebut," kata Osin kepada Tempo Jumat (3/12).

Pemilihan bupati Bandung digelar dalam dua putaran. Pada putaran kedua pasangan Dadang Naser-Deden Rumaji meraih angka terbanyak. Namun pasangan yang kalah Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana berkeberatan dengan hasil itu dan menggugat hasil KPU ke MK. Pasangan yang didukung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang ini menuntut Pilkada ulang di Kabupaten Bandung.

Osin mengatakan, MK baru akan mengeluarkan keputusan terhadap gugatan tersebut pada Senin (6/12). Dikatakan Osin, jika MK menolak gugatan tersebut, pelantikan bupati dan wakil bupati periode 2010 – 2015 akan dilaksanakan pada dua atau tiga hari setelah keputusan MK

”Jadi jika MK menolak gugatan tersebut, kekosongan hanya akan berlangsung beberapa hari saja. Kami juga yakin jika MK akan menolak gugatan tersebut, karena bukti-bukti yang diajukan pemohon tidak kuat,” ujarnya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

16 Oktober 2019

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 mengatur tentang penilaian bawahan atau rekan kerja terhadap atasan.

Baca Selengkapnya

Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

20 Juli 2017

Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

Kejaksaan Tinggi Riau meringkus 56 pelaku tindak pidana korupsi sepanjang Januari-Juni, dan mayoritas berasal dari kalangan PNS.

Baca Selengkapnya

Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

24 Mei 2017

Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

Djarot mengatakan dirinya dan Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempunyai kesamaan dalam bersikap, yakni antikorupsi.

Baca Selengkapnya

KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

24 Januari 2017

KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

Menurut KASN, nilai transaksi jual-beli untuk jabatan pemimpin tinggi adalah Rp 2,9 triliun.

Baca Selengkapnya

Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

4 Agustus 2016

Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

Enam PNS sering bolos karena takut dikejar penagih
utang.

Baca Selengkapnya

Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

18 Juli 2016

Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

"Tiga belas jabatan eselon II akan dihapus dari struktur pemerintahan di Kabupaten Kupang,"

Baca Selengkapnya

Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

14 Juli 2016

Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merampingkan jumlah PNS secara alami.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

30 Mei 2016

Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

Ketua Ombudsman RI Amzulian menyebut tidak ada perguruan tinggi yang 100 persen bebas plagiarisme.

Baca Selengkapnya

Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

20 Mei 2016

Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

Mahkamah Agung berjanji membantu KPK mencari Royani, sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Baca Selengkapnya

Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

13 Mei 2016

Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

KPK menerima laporan masih terjadi bisnis buku di sekolah dan guru ikut piknik tapi tidak membayar.

Baca Selengkapnya