TEMPO Interaktif, BANDUNG - Wakil Presiden Boediono mengingatkan kembali soal pentingnya upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kali ini ia menyampaikan misi tersebut dihadapan gubernur se-Indonesia yang mengikuti rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Hotel Grand Preanger, Bandung, Kamis 2 Desember 2010 malam.

"Sangat baik ini kita sinergikan sebagai sasaran bersama secara terorganisir bagaimana mengurangi orang miskin di daerah kita masing-masing. Sangat penting karena ini indikator yang makin lama makin menonjol dimonitor semua pihak, termasuk internasional ,"kata Boediono dalam pidatonya.

Menurut Boediono, berkurangnya angka kemiskinan di daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Karena angka di daerah inilah yang setelah dikumpulkan menjadi hitungan akhir ditingkat nasional.

Indikator kemiskinan secara nasional tak hanya menjadi acuan didalam negeri tapi perkembangannya di Indonesia juga dimonitor dunia internasional. "Masalah kemiskinan telah menjadi objek untuk menilai suatu negara,"ujarnya.

Karena itulah, pemerintah sangat serius untuk mengupayakan penurunan ini dengan berbagai cara diantaranya peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Atas keluarnya perpres ini dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai langsung oleh wakil presiden Boediono.

Agar terlaksana dilapangan, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2010 maka dibentuklah tim kerja di tingkat daerah yang disebut tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Sebagian sudah membentuk tapi sebagian masih diatas kertas, sebagian sudah bekerja,"ujarnya.

Boediono menegaskan, sistem alur kerja pengentasan kemiskinan ini sangat jelas yaitu dengan koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis dari pusat ke daerah. Sehingga sasaran yang dicapai bisa lebih optimal. "Sangat penting tingkat nasional sampai propinsi, kabupaten/kota komunikasi lebih baik, koordinasi lebih baik,"ujarnya.

Ia pun meminta kepala daerah proaktif untuk ikut menggalakkan upaya pengentasan kemiskinan ini demi tujuan pembangunan nasional. “Saya sudah lama berada di pemerintahan, akhir-akhir ini saya menyadari bahwa apapun yang akan kami lakukan semuanya tergantung dari daerah. Tanpa kepala daerah, keberhasilan pembangunan kita kemungkinannya sangat kecil,”kata dia.

MUNAWWAROH