TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Berbagai elemen masyarakat Yogyakarta mengaku tak puas dengan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai normatif, serta tidak menjelaskan dengan gamblang soal penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang diinginkan masyarakat. Masyarakat juga kecewa lantaran Presiden tak meminta maaf atas komentarnya soal monarki di Yogyakarta.

“Pidatonya normatif, tidak mengarah ke suatu putusan, semestinya Presiden bisa mengarahkan ke penetapan,” kata Ketua Paguyuban Dukuh Se-DIY (Semar Sembogo), Sukiman Hadi Wijoyo kepada wartawan di Posko Gentaraja, Kamis, 2 Deember 2010.

Posko Gentaraja secara khusus menonton pidato Presiden yang menjelaskan tentang keistimewaan DIY. Suasana riuh terjadi ketika SBY menjelaskan pidatonya. Kadang berupa lelucon, kadang bernada sinis.

Menurut Sukiman, soal penetapan itulah yang amat ditunggu-tunggu masyarakat Yogyakarta. Sukiman melihat, upaya SBY memperpanjang jabatan Gubernur hingga lima tahun ke depan sebagai bentuk cuci tangan. “Lima tahun lagi kan, SBY sudah tidak jadi presiden lagi, setelah itu bagaimana,” katanya. Ia juga menyayangkan Presiden tak meminta maaf kepada rakyat soal pernyataannya soal monarki.

Sekretaris Jenderal Gentaraja, Aji Bantjono mengatakan seharusnya Presiden meminta maaf atas pernyatannya yang menginggung warga Yogyakarta soal monarki. “Sayangnya beliau tak kesatria meminta maaf kepada rakyat Yogyakarta, padahal itu yang kami tunggu,” katanya.

Sedangkan adik Sri Sultan Hamengku Buwono X, GBPH Joyokusuma enggan berkomentar soal tidak adanya permintaan maaf dari Presiden. “Wah untuk itu saya tidak berkomentar saja,” katanya. Atas pidato itu, Joyokusumo mengucapkan terima kasih. Hanya saja, dia berpesan kepada pembantu presiden agar tak keliru mengeluarkan pernyataan yang bisa memancing emosi masyarakat.

Adapun Forum Komunikasi Seniman Tradisi DIY dan Merti Nusantara DIY mengatakan pidato Presiden tak membuat masyarakat menemukan solusi yang tepat, terukur, dan menentramkan warga. “Presiden justru memperlebar dan mengaburkan aspirasi rakyat Yogja yang sudah sangat jelas,” kata Bondan Nusantara, Wakil Sekjen Merti Nusantara.

BERNADA RURIT