TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (22/11), menjatuhkan vonis kepada mantan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Journal Effendy Siahaan.
Majelis yang dipimpin hakim Tjokorda Rai Suamba menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun ke Journal karena terbukti melakukan korupsi APBD 2006-2007. "Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi," kata Tjokorda, Senin (22/11). Vonis ini dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.
Selain penjara, Journal juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta atau menjalani kurungan 3 bulan. "Terdakwa juga harus membayar uang pengganti Rp 4,6 miliar."
Bila dalam waktu satu bulan setelah putusan tetap atau incrath Journal tidak membayar duit pengganti itu, kata hakim, "Maka harta bendanya akan disita." Dan kalau kekayaan Journal tidak mencukupi uang pengganti itu, dia harus menjalani tambahan hukuman penjara dua tahun.
Dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 13,2 miliar ini, majelis hakim menyatakan Journal bersalah karena memungut 10 persen nilai
kontrak dari rekanan untuk semua kegiatan yang ada di Biro Hukum. Journal juga dituduh melakukan penunjukan langsung rekanan untuk beberapa kegiatan seperti filler iklan dan Gema Hukum.
Karenanya Jornal dianggap terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 55 ayat 1, Pasal 65 ayat 1, dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Mengenai putusan tersebut, Journal menyatakan akan banding. Alasannya, dia melihat banyak hal yang tidak dilakukannya, tapi diputuskan oleh hakim kalau dia yang melakukan. "Seperti pencairan honor tenaga ahli dan memerintahkan pemenangan satu perusahaan," kata Journal menanggapi putusan hakim.
Namun dia mengakui bahwa ada kesalahan yaitu custom practice yang dilakukan banyak orang melalui dana taktis untuk membiayai hal yang tak ada anggarannya. "Dan itu diusulkan oleh kepala biro hukum lama, dilanjutkan oleh kepala biro hukum baru," ujarnya.
Dalam biro hukum, lanjutnya, ada kebiasaan membentuk kas biro untuk tunjangan hari raya, untuk perintah dadakan, dan untuk instansi pemeriksa internal serta eksternal. "Kalau itu memang pernah saya dilakukan."
Namun dia membantah sebagai kreator kas tersebut. "Saya hanya melanjutkan apa yang biasa dilakukan di sana," ujarnya.
Karena itu, Journal meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri orang-orang yang terkait kas tersebut sejak lama. "Kepala biro hukum lama juga harus kena," kata kuasa hukum Journal, Leonard Simorangkir.
CORNILA DESYANA
