Pemerintah Finalisasi Roadmap Lima Tahun Reformasi Birokrasi
Rabu, 3 November 2010 17:06 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah terus melanjutkan finalisasi grand design reformasi birokrasi tak hanya untuk jangka waktu menengah, tapi jangka panjang hingga 2025. "Masih akan ada perbaikan lagi karena ada masukan-masukan. Ada bahan yang difinalkan lagi dalam bentuk perpres," kata Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional usai rapat reformasi birokrasi, Jakarta, Rabu (3/11).
Dalam Keputusan Presiden (kepres) Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, tugas ketua Komite Pengarah menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi.
Untuk mendukung bekerjanya reformasi birokrasi ini, komite pengarah juga ditugaskan membentuk tim pendukung, yaitu tim independen dan tim penjaminan kualitas (Quality Assurance). Dalam rapat tadi, Boediono telah menetapkan keanggotaan kedua tim ini dimana Tim Independen diketuai oleh aktivis anti korupsi Erry Riyana, dan Tim Penjaminan Kualitas diketuai oleh Ketua BPKP Mardiasmo.
Tim independen ini terdiri dari berbagai tokoh pemerintah dan non pemerintah, akademisi dan ada pula tokoh dari dunia usaha yang akan memberikan pandangan-pandangan atau evaluasi kepada komite pengarah. Sedangkan Tim Penjamian Kualitas akan menekuni aspek-aspek kualitas pelaksanaan disetiap lembaga yang masuk dalam program reformasi birokrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sekaligus Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional E.E. Mangindaan mengatakan, untuk menjalankan ini, timnya juga mengendalikan unit reformasi birokrasi nasional yang menjadi mesin dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Unit inilah yang bertugas menganalisa berkas yang masuk serta menyusun petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk lisan (juklis).
Instansi pemerintah pusat dan daerah yang ingin mengajukan reformasi, kata Mangindaan, harus mencermati delapan area perubahan yang telah ditetapkan. Delapan area perubahan itu meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM (aparatur), pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir aparatur negara. "Kami minta outcome, tidak hanya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Artinya hasil kerja harus bisa dirasakan masyarakat,"ujarnya.
Pemerintah menargetkan, di tahun 2001, seluruh kementerian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan reformasi birokrasi. "2011 harus ada daerah yang kita implementasikan reformasi birokrasi. Mungkin pilot project dulu," ujarnya.
MUNAWWAROH
