TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa merasa kunjungan anggota Dewan ke Luar Negeri masih diperlukan, asalkan dengan prioritas. "Saya tidak setuju dihapus, karena tidak mungkin," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dalam keterangan kepada pers di sela-sela diskusi lingkungan di kantor PUsat PKB, Jl. Raden Saleh, Jakarta, Ahad (31/10)
Ia setuju usulan fraksi Partai Amanat Nasional tentang penghentian sementara (moratorium) kunjungan ke Luar Negeri. Jika sudah jelas skala prioritasnya, maka bisa dibuka kembali. "Kami akan keluarkan prioritas yang harus dipilih," kata Muhaimin. Ia meminta kunjungan ke luar negeri bagi anggota fraksi PKB ditahan dulu hingga ada moratorium dan perbaikan prioritas kunjungan.
Muhaimin yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini mengakui manfaat kunjungan ke Luar Negeri. "Saya merasakan betul di forum-forum internasional itu berguna," ujarnya. Forum-forum strategis seperti pertemuan antar parlemen sedunia atau kunjungan sinergis pemerintah dan Dewan adalah prioritas yang perlu dihadiri. Begitu pula kalau terjadi ketegangan antar negara seperti dengan Malaysia ataupun Belanda.
Kunjungan yang dilakukan Dewan saat ini, menurut Muhaimin, dibagi rata tanpa prioritas. "Semua panitia khusus, semua komisi di bagi rata untuk ke luar negeri," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini. Akibatnya, timbul perdebatan di masyarakat soal kunjungan-kunjungan ini yang merusak kredibilitas anggota Dewan.
dianing sari
