Aliansi Sesalkan Sikap Pemerintah Soal Razia Mie Instan  

Reporter

Editor

Kamis, 21 Oktober 2010 14:51 WIB

Petugas Kesehatan memeriksa paket mie instan di sebuah toko di Taipei, Taiwan. AP/ Biro Kesehatan Umum negara bagian Taipei
TEMPO Interaktif, Jakarta - Aliansi Masyarakat Bangga Produk Indonesia menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia yang adem-ayem dalam menyikapi kasus razia mie instans di Taiwan. Pemerintah dinilai tidak memberikan pembelaan terhadap produk dalam negeri.

"Kami kecewa terhadap sikap pemerintah yang cenderung adem-ayem dan belum menunjukan kesungguhan dalam membela reputasi produk Indonesia," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Bangga Produk Indonesia, Alvin Lie, dalam keterangan persnya, Kamis (21/10), di DPR, Jakarta.

Menurut Alvin, razia mie instan di Taiwan adalah muslihat perang dagang yang bisa saja merembet pada produk-produk lainnya. Namun sayangnya, menyikapi razia sepihak itu, pemerintah dinilai tidak melakukan langkah-langkah konkret dalam membela produk dalam negeri.

Sebelumnya, Alvin Lie dan beberapa asosiasi pengusaha menemui Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Kamis siang. Kepada Pramono, Aliansi menyampaikan beberapa butir pernyataan sikap.

Dalam beberapa butir pernyataannya, aliansi menyatakan razia mie instan asal Indonesia di Taiwan jelas merupakan tindakan yang sarat kepentingan politik dan perang dagang.

Pelarangan itu dinilai aneh mengingat mie instan asal Indonesia telah dipasarkan ke berbagai negara di semua benua. "Selama ini mie instan asal Indonesia telah memenuhi standard kesehatan yang sangat ketat," kata Alvin.

Menurut Aliansi, razia itu tidak hanya mencederai mie instan buatan Indonesia, tapi juga dapat merugikan reputasi produk ekspor Indonesia secara umum. Razia itu sangat mencederai daya jual produk-produk ekspor Indonesia. "Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lainnya," kata dia.

Anggota DPR asal PKS Zulkieflimansyah menyatakan peran pemerintah dalam membela produk Indonesia sangat penting. "Kalau dinalogikan dengan kendaraan, tugas pemerintah itu adalah mengemudikan kendaraan. Kalau negara kita absen dalam pembelaan, itu bisa merembet ke produk-produk lain," kata dia.

Amirullah

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya