Dewan Pers Temui Presiden Tak Terkait Kasus Pemred Playboy
Kamis, 14 Oktober 2010 20:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pers menyatakan, pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dijadwalkan usai kunjungan Ke Wasior, Papua Barat, tak membawa agenda soal kasus yang menimpa Pemred Playboy.
"Kami bertemu Presiden tidak ada kaitannya dengan kasus Erwin," ujar Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam keterangan pers di kantornya, Kamis (14/10)
Pernyataan Bagir tersebut menampik berita di sejumlah media massa yang menyebutkan Dewan Pers bertemu Presiden terkait kasus bekas Pimpinan Redaksi Majalah Playboy.
"Kami harus jelaskan, ini bisa jadi salah pengertian dengan Presiden dan pembantu-pembantunya," jelas Bagir.
Dewan Pers memang telah mengirim dua surat ke Presiden. Satu untuk agenda pertemuan yang dikirim Maret 2010, dan yang kedua dikirim bulan puasa lalu tentang himbauan kepada Kejaksaan agar tidak mengeksekusi Erwin Arnada.
Agenda bertemu Presiden, kata Bagir, sudah dijadwalkan lima bulan lalu ketika masih dalam suasana Hari Pers Sedunia (3 Mei). Tapi, itu baru terealisasi dalam waktu dekat ini karena Presiden sibuk.
Bagir menguraikan, permintaan bertemu dengan Presiden, ada sebelum eksekusi Erwin oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang baru muncul dua bulan lalu.
Agenda utama pertemuan Dewan Pers dengan Presiden antara lain, perkenalan anggota baru Dewan Pers, melihat visi Presiden tentang Pers, memaparkan kondisi Pers dan melaporkan kegiatan-kegiatan Dewan Pers.
"Saya pribadi tidak punya keinginan untuk bicara itu (kasus Erwin)," ungkap Bagir.
Menurut Bagir, Dewan Pers tetap membantu Erwin melalui Todung Mulya Lubis yang kini berperan sebagai kuasa hukumnya. Lagipula, kata Bagir, Erwin sudah dieksekusi Kejaksaan dan kini dalam proses peninjauan kembali.
Bagir merasa perlu melakukan klarifikasi atas pemberitaan terkait Erwin untuk mengantisipasi anggapan negatif. "Bisa saja muncul anggapan Presiden intervensi urusan hukum, ini kan diluar kompetensinya," ucapnya.
Adanya klarifikasi ini, kata Bagir, untuk meluruskan posisi Dewan Pers soal ini terhadap semua media. "Perlu kearifan agar hal-hal yang tujuan baik menjadi buruk karena salah pengertian," kata mantan Ketua Mahkamah Agung ini.
Dianing Sari
