Sungai Rusak, Presiden SBY Digugat ke PTUN

Reporter

Editor

Jumat, 8 Oktober 2010 15:16 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO Interaktif, KEDIRI - Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) siap menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemerintah dinilai tidak bisa melindungi ekologi Sungai Brantas dan mengabaikan somasi yang disampaikan Ecoton.

Manajer kampanye Ecoton Amirudin Mutakim mengatakan, kebijakan Presiden SBY tentang lingkungan hidup selama ini telah memicu terjadinya banyak kerusakan di Sungai Brantas.

Pemerintah dinilai lalai dalam melindungi sumber daya alam utama dengan membiarkan terjadinya penambangan liar dan pembuangan limbah. “Kami sudah bulat akan menggugat Presiden ke PTUN,” kata Amirudin kepada TEMPO di sela saresehan bertema penyelamatan Sungai Brantas di Universitas Islam Kadiri, Jumat (8/10).

Selain Presiden SBY, pihak yang tercantum dalam daftar gugatan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Timur. Rencananya gugatan itu akan diajukan bulan Januari 2011 mendatang ke PTUN Jakarta.

Gugatan tersebut, menurut Amirudin, dilatarbelakangi kekecewaan Ecoton dan aktivis lingkungan hidup atas sikap pemerintah. Selama ini mereka cenderung membiarkan kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai Brantas. Padahal sungai tersebut berstatus sungai atau kali strategis nasional.

Selain penambangan pasir mekanik yang terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur, keberadaan pabrik tahu kuning (Takwa) di Kediri berperan pada kerusakan sungai. Pabrik tahu yang rata-rata berdiri di bantaran Brantas membuang limbah produksi mereka ke sungai tanpa melalui proses pengolahan terlebih dulu. “Ini memusnahkan beberapa jenis serangga sungai,” papar Amirudin.

Ecoton sudah pernah melayangkan somasi kepada Presiden pada bulan November 2009 silam. Mereka menuntut ketegasan sikap pemerintah untuk menjaga ekologi sungai Brantas. Namun hingga kini tak pernah mendapat respon. Bahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku tak memiliki kewenangan atas sungai Brantas dan mengalihkannya kepada pemerintah pusat. “Kami beri waktu 75 hari lagi untuk memberikan penjelasan sebelum kami memasukkan gugatan ke PTUN,” tutur Amirudin.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kediri Kota Ajun Komisaris Polisi Didit Prihantoro menemukan fakta lain atas kerusakan sungai Brantas ini. Menurut hasil penyelidikannya, dasar sungai telah mengalami penurunan hingga 21 meter. Hal inilah yang menimbulkan ambrolnya plengsengan di sekitar jembatan besar Semampir dan menghanyutkan dua rumah warga beberapa waktu lalu. “Kami telah menangkap dan mengajukan pemilik mesin ke pengadilan,” ucap Didit.

Wali Kota Kediri Samsul Ashar menyerukan kepada para penambang untuk meninggalkan profesi mereka. Pemerintah daerah menyediakan modal dan pelatihan sebagai petani bunga kepada mereka sebagai solusi pekerjaan. “Ada yang menolak, tapi ada juga yang mau menerima tawaran kami,” kata Samsul.

HARI TRI WASONO

Berita terkait

Digugat Soal Polusi Udara Jakarta, Anies Sindir Para Penggugat

5 Juli 2019

Digugat Soal Polusi Udara Jakarta, Anies Sindir Para Penggugat

Anies menyatakan para penggugat polusi udara Jakarta juga berkontribusi pada penurunan kualitas udara ibu kota jika masih naik kendaaan pribadi.

Baca Selengkapnya

Indonesia Kembali Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

25 Maret 2019

Indonesia Kembali Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

Di tahun 2016, sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah memenangi gugatan tersebut.

Baca Selengkapnya

Jokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, Walhi Beberkan Fakta

25 Agustus 2018

Jokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, Walhi Beberkan Fakta

Walhi menanggapi keputusan pengadilan tinggi Palangkaraya yang memvonis Jokowi bersalah dalam kasus kebakaran hutan dengan membeberkan sejumlah fakta.

Baca Selengkapnya

Alasan PBHI Bakal Gugat SK Pengangkatan Oesman Sapta ke PTUN

7 Mei 2017

Alasan PBHI Bakal Gugat SK Pengangkatan Oesman Sapta ke PTUN

Julius mengatakan pelanggaran surat pengangkatan Ketua DPD tak hanya berdampak pada DPD tapi juga publik.

Baca Selengkapnya

Liga Mahasiswa Puji Sikap Pemerintah Hadapi Gugatan Freeport  

22 Februari 2017

Liga Mahasiswa Puji Sikap Pemerintah Hadapi Gugatan Freeport  

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mengapresiasi sikap pemerintah menanggapi PT Freeport Indonesia yang akan menggugat ke pengadilan arbitrase.

Baca Selengkapnya

Parmusi Gugat Jokowi Soal Pengaktifan Kembali Gubernur Ahok

20 Februari 2017

Parmusi Gugat Jokowi Soal Pengaktifan Kembali Gubernur Ahok

Gugatan ke PTUN ini terkait dengan aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal berstatus terdakwa penistaan agama.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Ahok Digugat Anak Buah yang Dicopot

13 Februari 2017

Ini Alasan Ahok Digugat Anak Buah yang Dicopot

Menurut Agus Suradika, salah satu pertimbangan pencopotan Agus Bambang yakni penyalahgunaan wewenang dalam hal keuangan.

Baca Selengkapnya

Indonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

8 Desember 2016

Indonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

Sidang putusan yang berlangsung pada Selasa, 6 Desember 2016, waktu setempat itu, menolak segala tuntutan Churchill terhadap pemerintah Indonesia.

Baca Selengkapnya

PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Panitia Festival Belok Kiri  

10 November 2016

PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Panitia Festival Belok Kiri  

PTUN DKI Jakarta memutuskan menolak gugatan panitia Festival Belok Kiri melawan Unit Pengelola Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

Baca Selengkapnya

Gugat BPN, Abdi Dalem Keraton Bawa Kepala Sapi Saat Sidang

13 September 2016

Gugat BPN, Abdi Dalem Keraton Bawa Kepala Sapi Saat Sidang

Seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta, Ki Lurah Sastro Mangun Darsono, 66 tahun, mendatangi Pengadilan Negeri Sleman sambil membawa kepala sapi.

Baca Selengkapnya