Pramono Anung: Seyogyanya Presiden Tetap ke Belanda
Selasa, 5 Oktober 2010 21:03 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung berpendapat seharusnya Presiden tidak membatalkan rencana kunjungan ke Belanda.
Menurut Pramono pembatalan kunjungan Presiden ke Belanda itu menunjukan koodinasi yang kurang diantara staf-staf pembantu Presiden. "Apapun itu Presiden merupakan simbol kebanggaan negara. Dalam peristiwa ini Presiden dipermalukan sekaligus menunjukan koordinasi dalam lingkaran pembantu-pembantu Presiden yang belum baik," ujar dia saat dihubungi Tempo, Selasa (5/10).
Lebih lanjutnya, Pramono menyayangkan pembatalan kunjungan Presiden ke Belanda itu. Dia menilai seharusnya Presiden tetap berangkat apalagi dia memiliki kekebalan diplomatik. Sehingga seharusnya Presiden tidak merisaukan ancaman dari RMS.
Justru dengan pembatalan itu, Pramono mengatakan, malah akan semakin memperkuat keberadaan RMS. Sehingga seharusnya ancaman dari RMS itu tidak perlu ditempatkan secara berlebihan oleh pihak Istana.
"Pembatalan ini menjadi semacam bentuk pengakuan RMS. Seyogyanya Presiden tetap berangkat. Jangan membuat RMS legitimasinya malah jadi diakui. Itu kan tujuan dari RMS. Seharusnya ini tidak perlu ditempatkan berlebihan. Seperti di Indonesia saja, kan sebagai negara demokrasi kita juga seringkali ada pihak yang mempertanyakan saat ada orang yang mau datang berkunjung ke Indonesia," kata Pramono melalui sambungan telepon.
MUTIA RESTY
Menurut Pramono pembatalan kunjungan Presiden ke Belanda itu menunjukan koodinasi yang kurang diantara staf-staf pembantu Presiden. "Apapun itu Presiden merupakan simbol kebanggaan negara. Dalam peristiwa ini Presiden dipermalukan sekaligus menunjukan koordinasi dalam lingkaran pembantu-pembantu Presiden yang belum baik," ujar dia saat dihubungi Tempo, Selasa (5/10).
Lebih lanjutnya, Pramono menyayangkan pembatalan kunjungan Presiden ke Belanda itu. Dia menilai seharusnya Presiden tetap berangkat apalagi dia memiliki kekebalan diplomatik. Sehingga seharusnya Presiden tidak merisaukan ancaman dari RMS.
Justru dengan pembatalan itu, Pramono mengatakan, malah akan semakin memperkuat keberadaan RMS. Sehingga seharusnya ancaman dari RMS itu tidak perlu ditempatkan secara berlebihan oleh pihak Istana.
"Pembatalan ini menjadi semacam bentuk pengakuan RMS. Seyogyanya Presiden tetap berangkat. Jangan membuat RMS legitimasinya malah jadi diakui. Itu kan tujuan dari RMS. Seharusnya ini tidak perlu ditempatkan berlebihan. Seperti di Indonesia saja, kan sebagai negara demokrasi kita juga seringkali ada pihak yang mempertanyakan saat ada orang yang mau datang berkunjung ke Indonesia," kata Pramono melalui sambungan telepon.
MUTIA RESTY
