TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Presiden, Abdurrahman Wahid menganggap maraknya aksi demo merupakan karma atas perbuatan Megawati di masa lalu. Gus Dur mengatakan hal itu usai pertemuan di kantor Partai Nasionalis Bung Karno, Jakarta, Senin (10/2). Jangan salahkan rakyat kalau berdemo, justru pemerintahnya yang membuat mereka begitu, kata Gus Dur. Melihat kondisi saat ini, menurut Gus Dur, rekonsiliasi nasional menjadi kebutuhan mendesak. Bersama beberapa teman-temannya, Gus Dur mengaku telah mendeklarasikan gerakan moral Rekonsiliasi Indonesia. Gerakan ini bertujuan membuat pemerintah Mega dan Hamzah lengser, karena gagal menghantarkan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Anehnya, lanjut Gus Dur pemerintah Mega malah menuding kegiatan itu tidak konstitusional. Memangnya dia dan lembaga-lembaga negara lainnya konstitusional? tuding Gus Dur. Dalam kesempatan yang sama, Eros Djarot, Ketua Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK) sekaligus anggota Koalisi Nasional mengatakan, saat ini arti rekonsiliasi harus diseragamkan. Dia menyebut Kaukus Penyelamat Bangsa sebagai koalisi yang diprakarsai elite politik yang cenderung oportunistik karena memanfaatkan dominasi mereka di parlemen. Eros juga mencontohkan dideklarasikannya Front Ampera beberapa waktu lalu. Di dalamnya terdapat tokoh-tokoh di luar parlemen seperti Fuad Fawazier, Rachmawati Sukarnoputri, Nurcholis Madjid, Gus Dur dan beberapa tokoh lainnya. Meski mempunyai program kerakyatan, namun Eros mempertanyakan komposisi tokoh dalam front ini. Sebab mereka merupakan bagian dari sisa-sia kekuatan Orde Baru, reformis gadungan, dan antek imperialis.Bagaimana mungkin mereka menyelesaikan masalah rakyat Indonesia? tanya Eros. (Diah A. Chandraningrum-TNR)