TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak mengaku tidak memiliki dana yang memadai untuk menangani kasus perdagangan anak. Padahal, angka perdagangan anak terus meningkat tiap tahunnya.
"Dari anggaran kementrian keseluruhan sebesar Rp 200 miliar, dana untuk itu sangat kecil sekali. Rp 5miliar saja tidak ada," kata Staf ahli menteri Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Subagyo saat ditemui Tempo seusai acara Seminar "Using DNA Against Child Trarfficking" di Jakarta, Senin (4/10).
Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak, lanjut Subagyo, memang tidak turun langsung dalam penanganan kasus. Ada unit di bawah kementerian yang menangani itu.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menyatakan bahwa pemerintah perlu menambah dana untuk menangani kasus perdagangan anak.
Berdasarkan data International Organization for Migration pada Maret 2005 hingga Maret 2010, jumlah perdagangan orang di Indonesia mencapai 3735 kasus. Sebanyak 81,55 persen korban diperdagangkan ke luar negeri dan 18,45 di dalam negeri. Sementara pada Januari-Agustus 2010, Bareskrim Mabes Polri mencatat kasus perdagangan manusia hanya sebanyak 45 kasus.
RIRIN AGUSTIA
