Pemkot Surabaya Berbenturan Konsep Pembangunan dengan Pemprov Jawa Timur
Selasa, 28 September 2010 15:52 WIB
TEMPO Interaktif, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menolak menyelaraskan konsep pembangunan wilayahnya dengan konsep rencana tata ruang wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang baru hari ini dilantik mengatakan, tidak akan merealisasikan pembangunan tol tengah Surabaya. Sedangkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta pembangunan tol tengah tersebut tetap dibangun.
Walikota yang akrab disama Ibu Risma itu menjelaskan telah mengirim surat ke pemerintah pusat agar mengingatkan Pemprov Jawa Timur menghapus rencana pembangunan tol tengah tersebut. "Pembangunan tol ini lama terkatung-katung," ujar Risma, Selasa (28/9).
Risma menjelaskan, Pemkot Surabaya pernah diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur pada 2007 lalu. "Saat itu DPRD Jawa Timur juga setuju pembangunan tol tengah dibatalkan," tuturnya.
Menurut Risma, Pemkot Surabaya telah mempunyai konsep membangun frontage road di sepanjang jalan yang mengalami kemacetan, seperti Jalan Raya A. Yani.
Rencana pembangunan tol tengah Kota Surabaya dibuat sejak era Orde Baru. Tol tersebut berupa jembatan layang sepanjang 25 kilometer yang membelah Kota Surabaya. Tujuannya untuk mengurai kemacetan lalu lintas di dalam Kota.
Tol yang rencananya menghubungkan Waru, Sidoarjo, menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, itu menurut Risma terkendala pembebasan lahan dan ketidakjelasan dana jaminan proyek.
Sebaliknya Gubernur Soekarwo mengatakan, pembangunan tol tengah sangat dibutuhkan untuk kelancaran jalur distribusi di Jawa Timur, yang juga ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surabaya dan daerah lainnya. "Infrastruktur yang lancar dan memadai juga akan memangkas biaya ekonomi," ucapnya.
Konsep pembangunan tol tengah tidak pernah dibatalkan oleh Pemprov Jawa Timur. Jika ingin dibatalkan harus disetujui DPRD Surabaya. "Nyatanya hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan DPRD Surabaya," tanya Soekarwo. Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana yang sat itu berada di samping Soekarwo membenarkannya. DINI MAWUNTYAS.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang baru hari ini dilantik mengatakan, tidak akan merealisasikan pembangunan tol tengah Surabaya. Sedangkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta pembangunan tol tengah tersebut tetap dibangun.
Walikota yang akrab disama Ibu Risma itu menjelaskan telah mengirim surat ke pemerintah pusat agar mengingatkan Pemprov Jawa Timur menghapus rencana pembangunan tol tengah tersebut. "Pembangunan tol ini lama terkatung-katung," ujar Risma, Selasa (28/9).
Risma menjelaskan, Pemkot Surabaya pernah diundang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur pada 2007 lalu. "Saat itu DPRD Jawa Timur juga setuju pembangunan tol tengah dibatalkan," tuturnya.
Menurut Risma, Pemkot Surabaya telah mempunyai konsep membangun frontage road di sepanjang jalan yang mengalami kemacetan, seperti Jalan Raya A. Yani.
Rencana pembangunan tol tengah Kota Surabaya dibuat sejak era Orde Baru. Tol tersebut berupa jembatan layang sepanjang 25 kilometer yang membelah Kota Surabaya. Tujuannya untuk mengurai kemacetan lalu lintas di dalam Kota.
Tol yang rencananya menghubungkan Waru, Sidoarjo, menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, itu menurut Risma terkendala pembebasan lahan dan ketidakjelasan dana jaminan proyek.
Sebaliknya Gubernur Soekarwo mengatakan, pembangunan tol tengah sangat dibutuhkan untuk kelancaran jalur distribusi di Jawa Timur, yang juga ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Surabaya dan daerah lainnya. "Infrastruktur yang lancar dan memadai juga akan memangkas biaya ekonomi," ucapnya.
Konsep pembangunan tol tengah tidak pernah dibatalkan oleh Pemprov Jawa Timur. Jika ingin dibatalkan harus disetujui DPRD Surabaya. "Nyatanya hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan DPRD Surabaya," tanya Soekarwo. Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana yang sat itu berada di samping Soekarwo membenarkannya. DINI MAWUNTYAS.
