Ketua DPRD Jawa Barat Tidak Setuju Pemekaran Jawa Barat

Reporter

Editor

Senin, 27 September 2010 16:21 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung—Ketua DRPD Jawa Barat Irfan Suryanagara tidak setuju dengan rencana pembentukan kawasan pantura menjadi provinsi baru. ”Harapan saya sih, kalau bisa Jawa Barat jangan lagi terpecah-pecah,” katanya pada wartawan di ruang kerjanya, Senin (27/9).


Menurutnya, wacana pembentukan provinsi baru, memisahkan diri dari Jawa Barat, harus dikaji lagi. ”Ketika tidak perlu provinsi lama artinya masyarakat tidak tersejahterakan, sekarang yang jadi maslaah, yang berbicara masyarakat atau siapa, itu harus dikaji lebih dalam,” kata Irfan.

Irfan beralasan, pemecahan Jawa Barat jadi beberapa provinsi baru bakal mengurangi kekuatan anggaran untuk membangun wilayah. ”Jawa Barat bukan hanya Sunda, tapi ada Cirebonan di Pantura, Betawi di seputaran Depok, Bekasi, Bogor, kalau semua ingin berpisah, kita kehilangan 70 persen PAD kalau 2 kawasan ini lepas,” katanya.

PAD Jawa Barat dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 5,7 triliun berasal dari dua kawasan ini. Mayortas kendaraan bermotor ada di dua kawasan itu. Wacana melepaskan diri dari Jawa Barat juga berkembang di kawasan itu.

Irfan mencontohkan, di Depok, Bekasi, Bogor sempat berkembang wacana untuk bergabung dengan Jakarta, hingga terakhir wacana pemisahan wilayah pantura Jawa Barat menjadi Provinsi Cirebon. ”Kalau memisahkan diri, dana provinsi jadi kecil tadinya Rp 5,7 triliu, bisa jadi hanya tersisa Rp 2 triliun, gimana caranya ngebiayaain (pembangunan),” katanya.

Dengan anggaran yarng relatif besar itu, paparnya, lebih leluasa untuk membangun. Pembangunan yang disiapkan saat ini, lanjut Irfan, juga tidak dominan di satu kawasan saja. Dia mencontohkan, pembangunan ruang kelas baru dan fasilitas kesehatan di semua wialyah, perbaikan jalan di selatan Jawa Barat, rencana pembangunan bandara baru di Majalengka, hingga rencana membangun fasilitas air bersih untuk kawasan Pantura dengan nilai Rp 50 triliun. ”Harus seimbang pembangunan ini,” katanya.

Irfan meyakini, rakyat tidak begitu peduli dengan pemilahan daerah administratif ini. Yang diinginkan rakyat hanya peningkatan kesejahteraan. ”Saya berharap tidak terjadi pemisahan dengan Jawa Barat, itu harapan saya sebagai wakil rakyat,” katanya.

Ahmad Fikri

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya