TEMPO Interaktif, Jakarta - Proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara banyak terkendala teknis di lapangan, yang dikhawatirkan memunculkan persoalan.

Sehingga proyek yang terletak di Desa Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten ini perlu dikaji ulang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang Banten, Muhajir mengatakan, saat ini kondisi pelabuhan yang diresmikan sejak tahun 2004 oleh Presiden Megawati tersebut sangat memprihatinkan.

Karena tidak ada pembangunan yang dijalankan. Menurutnya, sejak 2004 pembangunan pelabuhan itu tidak jelas arahnya. Masyarakat Bojonegara dan Puloampel sebenarnya mendukung proyek itu karena diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja bagi masyarakat sekitar.

"Pada dasarnya masyarakat mendukung proyek tersebut. Tapi yang kami harapkan tidak jelas, bahkan proyek tersebut sekarang mati suri, tidak ada kemajuan," kata Muhajir kepada Tempo, Senin (20/9).

Rencananya, pembangunan pelabuhan tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 6,55 triliun (belum termasuk PPN 10 persen).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkominfo) Provinsi Banten Hary mengatakan, berbagai sarana dan prasarana telah disiapkan untuk mendukung pembangunan pelabuhan tersebut.

Menurutnya, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan PT Pertamina, karena perusahaan itu yang akan membangun kilang minyak dan akan memanfaatkan pelabuhan tersebut. "Kami masih terus berkoordinasi dengan PT Pertamina," kata Harry.

Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan pelabuhan tersebut akan bisa dioperasikan, sebab masih dalam tahap pembangunan fisik. "Kami masih fokus pada pemangunan fisiknya dulu," katanya.

Pelabuhan Internasional Bojonegara merupakan salah satu proyek andalan pemerintah provinsi Banten yang diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi provinsi dengan signifikan.

WASI’UL ULUM