TEMPO Interaktif, Bandung - Rencana Pemerintah Kabupaten Bandung membangun rumah susun sewa bagi warga korban banjir di Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menuai protes dari warga. “Mending biayanya untuk keruk sungai Citarum,” kata Roslah, 25 tahun, warga RT 01/20, Kampung Cieunteng, Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat ditemui Tempo di tempat pengungsian korban banjir, Kamis (16/9).

Menurut Roslah, pembangunan rumah susun yang akan memakan biaya besar tersebut belum tentu ditempati warga. “Jujur, saya sendiri kalau rumah susun itu harus bayar, saya mending tinggal di rumah yang suka kebanjiran. Jangankan buat bayar sewa, buat makan sehari-hari saja kita kadang susah,” katanya. “Makanya saya memilih tinggal di pengungsian, tidak seperti orang yang punya uang, ngontrak rumah,” tambahnya.

Bukan hanya Roslah, keinginan warga agar pemerintah mengeruk Sungai Citarum daripada membangun rumah susun pun dikatakan oleh Idah Khadijah, 32 tahun. “Kalau pemerintah bijaksana, mending rumah susun itu digratiskan saja, atau lebih baik lagi dananya buat keruk Citarum, agar warga tidak kebanjiran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Perumahan, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih), Kabupaten Bandung, Budihardjo, mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dispertasih akan tetap membangun rumah susun sewa untuk para warga korban banjir di Cienteung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,

“Ini sudah dianggarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, jadi akan tetap dibangun, sudah ada yang menang tendernya. Kalau tidak ada halangan, awal Oktober tahun ini pembangunan sudah dimulai,” kata Budi, saat dihubungi Tempo melalui telepon selulernya, Kamis (16/9).

Pembangunan tersebut, kata Budi, akan memakan biaya Rp 36 miliar yang bersumber dari Departemen Pekerjaan Umum. Rencananya, rumah susun itu akan dibangun di dekat kantor Kecamatan Baleendah dengan jumlah kapasitas lima twin block, namun untuk tahap pertama akan dibangun tiga twin block atau 300 unit dengan tipe 24. “Pembangunannya dilakukan dua tahap,” ujarnya.

Budi mengatakan warga yang menjadi korban banjir dan memenuhi persyaratan akan dipungut uang sewa setiap bulannya. “Ada persyaratannya, salah satunya bagi mereka yang rumahnya rusak berat dan tidak punya rumah lagi. Sebenarnya biaya sewanya untuk perawatan, dan tarifnya akan ditentukan melalui SK Bupati,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan akan adanya penolakan dari warga setempat, Budi optimistis jika rumah susun tersebut akan tetap diisi oleh warga korban banjir. “Tidak semuanya menolak, ada yang mau juga. Makanya minggu depan kita akan gencar mensosialisasikan, karena saya rasa rumah susun ini membantu mereka yang menjadi korban banjir tahunan,” katanya.

Budi menambahkan, pembangunan rumah susun ini bukan bagian dari relokasi bagi warga korban banjir. “Kalau relokasi butuh dana yang sangat besar, ini hanya untuk meringankan beban warga. Warga pun tidak dipaksa untuk mengontrak di rumah susun, tapi kami tetap menganjurkan, daripada terus-menerus kebanjiran” paparnya

ANGGA SUKMA WIJAYA