TEMPO Interaktif, KUPANG - Delegasi dari Kamboja yang beranggotakan 23 orang, Rabu (25/8), melakukan studi banding tentang pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sekretaris Negara Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Sak Setha, mengatakan dipilihnya NTT karena letaknya yang strategis, yakni berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. "NTT juga berhasil menjabarkan program-program yang ditawarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," katanya.
Dalam delegasi tersebut ikut pula utusan dari Program Pembangunan PBB, (UNDP) sebagai fasilitator yang juga memiliki program percepatan pencapaian pembangunan Millenium Developmen Goals (MDGs) di daerah itu.
Tiga orang gubernur dan tiga ketua parlemen tingkat provinsi di Kamboja juga melengkapi delegasi. Tiga gubernur tersebut adalah Gubernur Provinsi Kandal, Chhun Sirun; Gubernur Provinsi Pursat, Khoy Sokha; dan Gubernur Provinsi Rattanakiri, Pao Ham Phan.
Sedangkan tiga ketua parlemen adalah dari Provinsi Siemreap, Chan Sophal; Provinsi Kampong, Speu Yim Sokhom; dan ketua parlemen Provinsi Kampong, Cham Lan Chhan.
Wakil Gubernur NTT Eshton Foenay di hadapan delegasi Kamboja mengatakan, pemerintah NTT telah mencanangkan sejumlah program untuk mewujudkan kemandirian di era otonomi, yakni delapan agenda strategis dan empat tekad pembangunan. "Kami juga punya Program Desa Mandiri Anggur Merah bagi warga miskin di pedesaan," katanya.
Delapan agenda pembangunan daerah di NTT itu yakni meningkatkan SDM, kesehatan, kesetaraan gender, ekonomi kerakyatan, supremasi hukum, pelestarian lingkungan hidup, pembangunan dan peningkatan infrastruktur, dan penanganan masalah khusus meliputi kemiskinan dan perbatasan, bencana dan pulau terluar.
Sedangkan empat program strategis menjadikan NTT sebagai penghasil jagung, ternak, mengembangkan koperasi dan tanaman cendana, ditambah Program Desa Mandiri Anggur Merah, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 250 juta kepada 287 desa yang dinilai paling miskin di 287 kecamatan di NTT. YOHANES SEO.
Sekretaris Negara Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Sak Setha, mengatakan dipilihnya NTT karena letaknya yang strategis, yakni berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. "NTT juga berhasil menjabarkan program-program yang ditawarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," katanya.
Dalam delegasi tersebut ikut pula utusan dari Program Pembangunan PBB, (UNDP) sebagai fasilitator yang juga memiliki program percepatan pencapaian pembangunan Millenium Developmen Goals (MDGs) di daerah itu.
Tiga orang gubernur dan tiga ketua parlemen tingkat provinsi di Kamboja juga melengkapi delegasi. Tiga gubernur tersebut adalah Gubernur Provinsi Kandal, Chhun Sirun; Gubernur Provinsi Pursat, Khoy Sokha; dan Gubernur Provinsi Rattanakiri, Pao Ham Phan.
Sedangkan tiga ketua parlemen adalah dari Provinsi Siemreap, Chan Sophal; Provinsi Kampong, Speu Yim Sokhom; dan ketua parlemen Provinsi Kampong, Cham Lan Chhan.
Wakil Gubernur NTT Eshton Foenay di hadapan delegasi Kamboja mengatakan, pemerintah NTT telah mencanangkan sejumlah program untuk mewujudkan kemandirian di era otonomi, yakni delapan agenda strategis dan empat tekad pembangunan. "Kami juga punya Program Desa Mandiri Anggur Merah bagi warga miskin di pedesaan," katanya.
Delapan agenda pembangunan daerah di NTT itu yakni meningkatkan SDM, kesehatan, kesetaraan gender, ekonomi kerakyatan, supremasi hukum, pelestarian lingkungan hidup, pembangunan dan peningkatan infrastruktur, dan penanganan masalah khusus meliputi kemiskinan dan perbatasan, bencana dan pulau terluar.
Sedangkan empat program strategis menjadikan NTT sebagai penghasil jagung, ternak, mengembangkan koperasi dan tanaman cendana, ditambah Program Desa Mandiri Anggur Merah, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 250 juta kepada 287 desa yang dinilai paling miskin di 287 kecamatan di NTT. YOHANES SEO.
