Alasannya, sejumlah tapol-napol ditahan hanya karena melakukan aksi damai, seperti mengibarkan bendera. Penahanan tapol-napol ini dinilai menyalahi prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). "Pemerintah harusnya bisa membedakan, mana yang gerakan separatis bersenjata, mana yang aktivitas politik damai," ujar Dedi Ali Ahmad dari PBHI , di Jakarta, Kamis (12/8).
Berdasarkan data yang dihimpun PBHI, saat ini ada 36 tapol-napol di Maluku, tiga di Aceh, dan 34 di Papua. "Ketiga daerah tersebut dari dulu sampai sekarang distigmatisasi sebagai akar gerakan separatis," ujar Dedi.
Selain itu, PBHI juga menengarai terjadi ketidakadilan dalam proses penangkapan hingga penahanan tapol-napol. Nurkholis dari LBH Jakarta mengisahkan, "Waktu saya berkunjung ke Nusa Kambangan, tapol-napol di sana sulit sekali mendapat akses kesehatan. Setelah ada foto yang dipublikasikan di media, barulah mereka dibawa ke rumah sakit," ujarnya.
Sri Spriyati dari Kontras menambahkan, pada 9 Agustus kemarin ada dua orang di Maluku yang salah ditangkap atas tuduhan makar. "Padahal mereka sudah disiksa," ujarnya.
Dedi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan desakannya pada Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Menurutnya, ketika mengunjungi tapol-napol di Maluku Juli lalu, Patrialis berjanji untuk memberikan grasi pada yang ditahan karena mengibarkan bendera.
ADISTI DINI INDRESWARI
Berita terkait
Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
1 hari lalu
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca SelengkapnyaAktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
14 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
19 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
47 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
51 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Baca SelengkapnyaKontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
52 hari lalu
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
57 hari lalu
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Baca SelengkapnyaKini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
59 hari lalu
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Baca SelengkapnyaAndri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
29 Februari 2024
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
25 Februari 2024
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Baca Selengkapnya