Kota Semarang Akan Melakukan Reformasi Birokrasi

Reporter

Editor

Kamis, 5 Agustus 2010 15:54 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang - Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro berjanji akan melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semaang. Reformasi untuk memperbaiki kinerja birokrasi ini akan diawali dengan mengevaluasi kinerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Pada bulan ini semua kepala dinas akan dievaluasi, yang kinerjanya kurang bagus akan diganti," ujarnya, Kamis (5/7).

Penentuan pejabat, lanjutnya, akan mengacu pada kapasitas seseorang memimpin salah satu dinas, bukan karena suka atau tidak suka. "Tiap kepala dinas harus menandatangani kontrak kerja. Jika kinerja tidak sesuai konrak kerja, maka akan diganti," tegasnya.

Wali Kota juga akan menerapkan sistem audit kinerja dan keuangan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan sebagaimana yang dilakukan untuk mengaudit Perusahaan Daerah Air Minum.

Mantan Sekretaris Daerah Kota Semarang ini juga akan mewajibkan seluruh pegawai mengikuti upaca bendera tiap hari Senin di masing-masing kantor dinas serta menghidupkan kembali budaya apel pagi. "Dengan demikian, kedisiplinan pegawai bisa dipantau," tukasnya.

SOHIRIN

Berita terkait

Jokowi Ajak Anak Muda Ikut Rekrutmen Calon ASN 2024

5 Januari 2024

Jokowi Ajak Anak Muda Ikut Rekrutmen Calon ASN 2024

"Manfaatkan peluang dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik," kata Jokowi.

Baca Selengkapnya

Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

6 Desember 2023

Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023

Respons dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat (dumas) menjadi perhatian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dalam menjalankan tugas pengawasan.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Birokrasi, Ciri-Ciri, dan Contohnya

3 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Birokrasi, Ciri-Ciri, dan Contohnya

Birokrasi adalah istilah yang dipopulerkan oleh Max Weber, sang Bapak Birokrasi Modern

Baca Selengkapnya

Jokowi Beberkan Alasan Beri Insentif Kendaraan Listrik, Mencontoh Amerika, Eropa, dan ..

16 Agustus 2023

Jokowi Beberkan Alasan Beri Insentif Kendaraan Listrik, Mencontoh Amerika, Eropa, dan ..

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyinggung soal insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB) dalam Sidang Paripurna DPR RI hari ini.

Baca Selengkapnya

10 Catatan Anies Baswedan Saat Dialog Rakyat Bersama Anies-AHY, Apa Saja Poinnya?

9 Agustus 2023

10 Catatan Anies Baswedan Saat Dialog Rakyat Bersama Anies-AHY, Apa Saja Poinnya?

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dalam dialog rakyat bersama Anies-AHY di Hotel Sabuga, Bandung, Jawa Barat ungkapkan 10 poin.

Baca Selengkapnya

Kementerian PPN/Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 25 April 2023, Simak Persyaratannya

22 April 2023

Kementerian PPN/Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 25 April 2023, Simak Persyaratannya

Kementerian PPN/Bappenas membuka lowongan kerja untuk lulusan S1. Pendaftaran dibuka hingga 25 April 2023.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Reformasi Birokrasi Tematik

12 April 2023

Menpan RB Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Reformasi Birokrasi Tematik

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, mengajak perguruan tinggi menyukseskan reformasi birokrasi tematik. Bagaimana caranya?

Baca Selengkapnya

Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

29 Januari 2023

Kemenpan RB Targetkan Reformasi Birokrasi Bisa Turunkan Kemiskinan, Ini Programnya

Abdullah Azwar Anas menyampaikan program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan.

Baca Selengkapnya

Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

9 November 2022

Reformasi Birokrasi, Teten Masduki Bicara Perampingan Jumlah Deputi

Teten Masduki mengatakan saat ini membuat sistem birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjadi lebih sederhana.

Baca Selengkapnya

Skema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting

25 Agustus 2022

Skema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting

Sri Mulyani menyatakan APBN saat ini menanggung belanja pensiun seluruh PNS, dari ASN pusat, TNI, Polri dan ASN di daerah dengan jumlah sangat besar.

Baca Selengkapnya