TEMPO Interaktif, Semarang - Dana pembebasan lahan proyek Tol Semarang-Solo untuk seksi II Ungaran-Bawen membengkak. Akibatnya, tim pembebasan tanah untuk proyek tol kekurangan dana.
"Yang tadinya kami proyeksikan untuk 10 desa ternyata hanya mampu untuk membebaskan lahan enam desa sehingga dana masih kurang," kata Ketua Tim Pembebasan Tanah (TPT) Tol Semarang-Solo, Suyoto, saat rapat dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Rabu (14/7).
Suyoto tidak menyebut berapa kekurangan dana untuk pembebasan lahan tersebut. Hingga kini, kata dia, pembebasan lahan tol seksi II Ungaran-Bawen baru mencapai 39,81 persen. Dari 133,5 hektare yang harus dibebaskan baru selesai seluas 50,8 hektare. "Karena pembebasan lahan masih banyak kendala maka proyek tol seksi II dipastikan molor."
Sebelumnya, proyek ini sudah mulai dilelang pada Juli ini tapi gagal terealisasi. "Kami target lagi pada Desember tahun ini sudah selesai pembebasan lahannya," kata Suyoto.
Komisaris PT Trans Marga Danang Atmodjo menyatakan dana land capping (tanggungan kelebihan biaya pembebasan tanah) untuk proyek Tol Ungaran-Bawen telah dikalkulasi butuh dana sebesar Rp 85 milIar. PT Trans Marga Jateng (TMJ) sebagai perusahaan patungan yang bertugas mengelola pembangunan Tol Semarang-Solo.
Danang menyatakan beberapa waktu lalu pemerintah pusat telah berkunjung ke lokasi proyek untuk menghitung kebutuhan dana tersebut. "Selain itu juga dilakukan evaluasi agar proyek ini bisa cepat selesai," katanya.
Suyoto mengungkapkan ada berbagai kendala kenapa pembebasan lahan tol sangat lamban. Salah satunya permintaan harga pemilik tanah sangat tinggi sehingga pencapaian kesepakatan dengan tim pembebasan lahan sangat lamban. "Rata-rata, warga minta harga 40 persen di atas harga normal," kata dia.
Kendala lain adalah banyaknya persengketaan kepemilikan tanah sehingga memicu konflik antarsesama warga. Padahal, untuk membebaskan lahan harus jelas bukti-bukti sertifikatnya.
Banyaknya lokasi pabrik serta industri rumahan di sepanjang Tol Ungaran-Bawen juga menjadi kendala tersendiri. Sebab, mereka menuntut kompensasi bermacam-macam. Jalur Tol Ungaran-Bawen juga akan memakan fasilitas umum, yakni empat buah sekolah dan enam pemakaman umum. Untuk menggusur fasilitas umum itu juga dibutuhkan lahan baru sebagai penggantinya.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi meminta agar seluruh pejabat yang mengurusi proyek tol bisa serius. Sebab, proyek ini sangat penting bagi Jawa Tengah. "Hingga kini, Jawa Tengah adalah provinsi yang jalan tolnya terpendek dibandingkan provinsi lain," kata dia.
M Rofiuddin
