TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan, pihaknya masih perlu mempelajari lebih dalam rancangan nota kesepahaman dengan Komisi Penyiaran Indonesia mengenai infotainment dan reality show. Terutama untuk meneliti mana yang hanya merupakan siaran kompetensi KPI dan mana yang bisa menjadi kompetensi Dewan Pers. "Jangan sampai Dewan Pers mencampuri siaran yang tidak bersifat jurnalistik. Nanti manfatnya justru tidak maksimal," kata Bagir kepada Tempo, Jumat (9/7) pagi.
Menurut Bagir, di internal Dewan Pers sendiri masih banyak perdebatan apakah infotainment bisa dikategorikan sebagai bagian dari pers. Alasannya, jika infotainment dimasukkan dalam kategori pers, ia harus mau menikuti kaidah dan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan. Padahal, tetapi infotainment sering menayangkan siaran yang tidak memenuhi kode etik ini. "Di anatarnya memasukkan film ke dalam siaran. Itu tidak bisa diatur dalam Undang-Undang Pers," kata Bagir.
Kalaupun infotainment nantinya bisa masuk pers, Bagir melanjutkan, ada kekuatan dan kelemahan sendiri bagi para pelaku atau pekerja infotainment. Mereka nantinya akan mendapat perlindungan sekaligus akan dibatasi oleh Dewan Pers dan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers serta kode etik jurnalistik.
Dewan Pers akan menyerahkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk membuat kode etik bagi kedua jenis siaran ini jika ternyata tidak sejalan dengan kaidah jurnalistik. "Supaya nantinya pengaturan bisa efektif," kata Bagir.
Kemarin, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Nina Muthmainnah menjelaskan rencana pemindahan program televisi berjenis infotainment dan reality show ke dalam kategori nonfaktual membuatnya harus masuk sensor. Tetapi sensor bisa menyebabkan pertentangan antara Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers."Undang-Undang Penyiaran memang memperbolehkan adanya sensor ini, tetapi Undang-Undang Pers melarang sensor dan pembredelan. Ini membuat keduanya semakin jauh dari kaidah jurnalistik," kata Bagir.
ARYANI KRISTANTI
