TEMPO Interaktif, Jakarta:TNI berharap anggota GAM tidak lagi berkeliaran dengan menyandang senjata pada tahap demiliterisasi, yang dimulai pada 9 Februari mendatang. Pada tahap berikutnya, persenjataan mereka dimasukkan ke gudang-gudang yang telah ditentukan. Kita harap itu ditaati, kata Panglima TNI, Jenderal TNI Endriartono Sutarto, kepada wartawan, usai Sidang Kabinet, di Sekretariat Negara, Kamis (6/2). Panglima juga berharap, pada fase demiliterisasi ini, GAM memperlihatkan itikad bahwa mereka benar-benar mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Menurut Sutarto, fase ini penting untuk membangun rasa saling percaya. Mengenai pernyataan Join Security Commitee (Komite Keamanan Bersama) yang akan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar, Panglima menyatakan komite itu tidak mepunyai kekuatan sanksi apapun. Sanksinya hanya dicatat saja sebagai suatu pelanggaran terhadap kesepakatan. Selanjutnya, pelanggaran itu dipublikasikan. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat siapa yang tidak punya niat baik. Selanjutnya, apabila pelanggaran yang dicatat itu dinilai telah berlebihan, maka kesepakatan di antara kedua pihak dapat dibatalkan. Pihak TNI sendiri, menurut Sutarto, menganggap GAM masih menunjukkan indikasi tidak mentaati kesepakatan yang sudah ditandatangani. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang dihimpun oleh Komite Keamanan tersebut. Kalau kita tidak melihat prospek ke depan lagi, ya, untuk apa dilanjutkan, kata dia. Mengenai batas waktunya, menurut Sutarto, akan tergantung pada banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh GAM dalam dua-tiga hari ini. Pada sisi lain, ia menegaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh TNI. Sementara, mengenai adanya tekanan terhadap anggota Komite Keamanan Bersama yang berasal dari GAM, Jenderal berbintang empat ini menyatakan tindakan itu dilakukan oleh pihak kepolisian. (Deddy Sinaga Tempo News Room)