Aksi Borong Tempo "Rekening Gendut Polisi" Go International

Reporter

Editor

Kamis, 1 Juli 2010 12:10 WIB

Majalah Tempo Edisi 28 Juni - 4 Juli 2010

TEMPO Interaktif, Jakarta - Aksi borong Majalah Tempo edisi terbaru dengan judul sampul "Rekening Gendut Perwira Polisi" go international. Situs Financial Times menulis aksi itu dengan judul "The disappearing magazine and Indonesian media freedom", Rabu (29/6).

Financial Times menulis bahwa aksi borong itu bagai sejarah zaman era diktator Indonesia ketika tidak ada kebebasan pers.

Langkah terang-terangan untuk mengontrol informasi, tulis Financial Times, menggambarkan buruknya reformasi di negara demokrasi besar ini. Media Indonesia diakui lebih bebas dibandingkan masa sebelumnya, namun kepentingan bisnis yang kuat, sensor pemerintah, kerap menguji industri media. Tempo, majalah nasional terkemuka, menyatakan mencetak ulang 150 ribu eksemplar untuk dijual umum.

Financial Times mengatakan para investor internasional, harus memperhitungkan hal ini. Jika jurnalisme lokal ditekan, begitu juga aliran informasi kepada orang asing.

Wahyu Muryadi, Pemimpin Redaksi Tempo, mengatakan kejadian itu adalah ketiga kalinya dalam lima tahun majalah ini dibeli grosir sebelum mencapai pembaca. Semuanya melibatkan penyelidikan kasus korupsi. Muryadi mengatakan majalah ini "tidak dalam posisi menuduh pihak manapun dan kami tidak menyelidiki siapa di belakang menghilangnya majalah."

Media dan kebebasan akademik, kata Financial Times, berada di bawah tekanan, meskipun pertumbuhan spektakuler di televisi hiburan dan penggunaan Internet.

Tidak seorangpun membicarakan kembalinya sensor dan kontrol negara. Tapi di negara berkembang Asia pertempuran untuk kebebasan media adalah pertempuran di mana kemenangan awal kebebasan pers adalah segalanya dan sesuatu yang tak terelakkan. "Ini lebih menyerupai perang gerilya berlarut-larut."

FINANCIAL TIMES | EZ

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

3 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

5 Maret 2024

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

5 Maret 2024

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya