Terkait Kasus Suap BPK, Dewan Bekasi Panggil Wali Kota

Reporter

Editor

Sabtu, 26 Juni 2010 06:44 WIB

TEMPO Interaktif, BEKASI- Pimpinan Dewan Kota Bekasi akan memanggil Wali Kota Mochtar Mohamad, untuk menjelaskan perihal kasus suap terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuanga (BPK) Jawa Barat, sebesar Rp 200 juta lebih.


"Kami tidak mau hanya mendengar dari media saja, kami ingin dapat penjelasan langsung," kata Azhar Laena, Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi kepada Tempo, Jumat (25/6).

Pemanggilan dilakukan Selasa, pekan depan oleh Komisi A DPRD Kota Bekasi. Selain Wali Kota Mochtar, Dewan juga akan memanggil pejabat lain di bina pemerintahan.


Menurut Azhar, Dewan akan meminta klarifikasi terkait suap kepada pejabat BPK. Apakah dilakukan atas nama institusi, atau unit kerja pejabat yang telah diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Advertising
Advertising


Dewan, Azhar melanjutkan, mendesak supaya pelayanan di seluruh instansi tidak stagnan karena kasus itu. Azhar melihat kinerja pemerintah daerah sejak kasus suap terbongkar tidak sehat, ruangan kantor pemerintah daerah sering kosong.


Seperti diberitakan, tiga pejabat Kota Bekasi diringkus saat menyuap pejabat BPK. Yaitu, Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Herry Suparjan.


Kemudian Kepala Inspektorat (dulunya Badan Pengawas Daerah) Herry Lukmanto Hari, keduanya telah berstatus tersangka, menyuap BPK Jawa Barat, dengan tujuan mendapatkan hasil audit keuangan daerah 2009 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Selain itu, KPK juga memeriksa Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Najiri.


Mengenai usulan agar dilakukan audit ulang terhadap keuangan daerah Kota Bekasi, Azhar hanya menjawab kemungkinan sikap itu ada. Tetapi sampai saat ini, Dewan belum menentukan sikap karena belum ada surat resmi dari KPK terkat status pejabat yang ditahan itu.


Sementara juru bicara Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Endang Suharyadi enggan berkomentar mengenai penahanan pejabat yang tertangkap tangan itu.
Sejak penangkapan, Endang tidak pernah ada di ruang kerjanya. Ketika dimintai keterangan lewat pesan singkat, dia hanya menjawab "Sedang rapat di RSUD,".

Hamluddin

BPK

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

5 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

40 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

44 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

44 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

44 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

44 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

44 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

44 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

45 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

48 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya