TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Australia menawarkan kerjasama perbaikan kualitas dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Ini terungkap dalam pertemuan Wakil Presiden Boediono dengan Komisioner Australian Public Service Steve Sedgwick yang didampingi Duta Besar Australia Bill Farmer. "Australia menawarkan bantuan saat Indonesia tengah menyusun reformasi birokrasi," kata juru bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat usai mendampingi Boediono di Kantor Wakil Presiden, Selasa (8/6).

Pertemuan yang sifatnya silaturahmi ini berlangsung selama 30 menit. Menurut Yopie, Australia telah berhasil menjalankan birokrasi yang efektif dan efisien. "Ini baru pembicaraan awal, yang akan ditindaklanjuti oleh pejabat teknis," kata Yopie.

Menurut dia, Australia memiliki komitmen dalam perbaikan kualitas pelayanan publik. "Belum ada pembicaraan hal teknis." ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah sedang menyusun cetak biru reformasi birokrasi. Penyusunan ini dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Wakil Presiden Boediono terlibat dalam Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi. Bahkan, rapat untuk membahas reformasi birokrasi akan dilakukan pada pekan ini. "Wakil Presiden menyatakan terima kasih apalagi saat ini pemerintah sedang menyusun <I>blue print</I> yang hampir selesai di Menpan," ujar Yopie.

Meski, Yopie akui ada sejumlah perbedaan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. "Ada sejumlah perbedaan prinsipil dalam reformasi birokrasi," ujarnya.

Misalnya, reformasi yang dijalankan di Australia Public Service hanya sampai federal. "Sedangkan reformasi birokrasi di Indonesia harus dilaksanakan hingga kabupaten," katanya.

Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan pertemuan ini merupakan berbagi pengalaman pemerintah Australia dalam melaksanakan reformasi birokrasi di negaranya. "Australia memiliki komitmen membuka tangan membantu Indonesia, sejak rekonstruksi Aceh bantuannya banyak sekali," katanya.

Namun, Kuntoro menegaskan belum ada pembicaraan yang lebih teknis dalam kerjasama pelaksanaan reformasi birokrasi. "Di level wapres tidak dibicarakan hal teknis, dibahas pemikiran, konsepsi dan pengalaman australia waktu mereka mereformasi birokrasi," katanya. Kemungkinan Indonesia menjiplak sistem yang diadopsi Australia, Kuntoro mengatakan tidak ada upaya mengarah ke sana. Alasannya, ada sejumlah perbedaan kondisi Australia sebagai negara federal dan Indonesia sebagai negara kesatuan. "Hanya berbagi pengalaman."

EKO ARI WIBOWO