TEMPO Interaktif, Pamekasan - Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, telantar. Selain tidak lagi mendapat pemeriksaan (chek up) kesehatan secara rutin, obat-obatan yang mesti dikonsumsi pun tidak lagi mereka dapatkan sejak Komisi Penanggulangan AIDS Pamekasan terpaksa vakum sejak bulan April lalu karena kesulitan dana.

Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Pamekasan Ahmat Sodik mengaku sejak berdiri tahun 2008 lalu pihaknya belum pernah mendapat dana dari pemerintah daerah setempat. Satu-satunya sumber yang diandalkan lembaga itu hanyalah bantuan dari Indonesia Partnership Founding sebesar Rp 5 juta per bulan. "Dana IPF inilah yang selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan kita," katanya, Selasa (8/6).

Namun, pada bulan Maret 2010, kata Sodik, kontrak bantuan dengan IPF berakhir dan lembaga donor itu tidak memperpanjang kontraknya. Sodik mengaku sudah mengajukan dana ke pemda setempat tahun 2009 lalu, namun ditolak karena Pamekasan dianggap bebas penderita HIV/AIDS. Padahal, lanjut dia, penderita AIDS Pamekasan berjumlah enam orang dan satu di antaranya meninggal dunia. "Jadi kami mau tidak mau vakum karena tidak ada sumber dana alternatif untuk memberikan layanan ke penderita HIV," terangnya.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam mengaku mengetahui vakumnya KPA. Namun dia membantah pihaknya telah menghapus anggaran senilai Rp 125 juta yang diajukan KPA. "Kami tidak mungkin menghapus anggaran untuk kesehatan, bagi kami kesehatan merupakan kegiatan wajib, bukan kegiatan pilihan," ungkapnya.

Dia berharap pihak KPA segera beraudiensi dengan Dewan untuk membahas segala persoalan serta dana yang dibutuhkan agar penanggulangan penyakit AIDS tetap berjalan normal. Khairul mengaku belum tahu siapa saja pengurus dan apa saja program KPA Pamekasan. "AIDS bukan penyakit enteng, kami tidak mungkin main-main menghapus anggaran," katanya.

MUSTHOFA BISRI