Panitia Pengawas Ancam Coret Satu Pasangan Calon Bupati Sidoarjo

Reporter

Editor

Selasa, 1 Juni 2010 15:18 WIB

TEMPO Interaktif, Sidoarjo - Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Sidoarjo mengancam akan mencoret pasangan Bambang Prasetyo Widodo-Khoirul Huda sebagai kontestan pemilihan. Lantaran, mereka telah melanggar peraturan kampanye serta mangkir saat dimintai klarifikasi. "Mereka melanggar jadwal kampanye," kata Ketua Panitia Pengawas, Nugroho Eko Putro, Selasa (1/6).

Panitia menemukan pasangan ini melakukan kegiatan pertemuan dengan massa calon pemilih. Tak hanya itu, Widi panggilan akrab Bambang Prasetyo Widodo, juga meminta dukungan serta memasangan gambar direktur operasional PT Minarak Lapindo Jaya nonaktif bersama Huda. Menurutnya, dalam sejumlah kesempatan mereka juga mengajak calon pemilih memilihnya.

Kegiatan tersebut, katanya, merupakan kampanye dini yang melanggar jadwal kampanye dimulai 8 Juli mendatang. Jika panggilan berikutnya tak hadir, Wiwid terancam dilaporkan ke Kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran. Buktinya lengkap, ujarnya, termasuk foto dan rekaman video.

Wiwid kepada wartawan mengaku tak bisa menghadiri panggilan Panitia Pengawas karena ada kegiatan bertemu dengan calon pemilih. Namun, guna menyelesaikan masalah tersebut ia mengaku memerintahkan tim kampanye menemui Panitia Pengawas.

Ia mengaku tak melanggar aturan, pertemuan tersebut murni undangan warga Sidoarjo. "Maaf jika melanggar," ujarnya.

Ia juga mengaku telah berusaha mengendalikan diri saat memberikan sambutan kepada massa. Agar tak melanggar aturan serta berlanjut dalam pemilihan bupati Sidoarjo, Wiwid juga bersedia hadir memenuhi undangan Panitia Pengawas untuk memberi penjelasan. "Jika ada khilaf ya wajar, mohon dikoreksi jika salah," katanya.

EKO WIDIANTO

Advertising
Advertising

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

35 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

38 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

39 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

43 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

47 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

53 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

54 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

56 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

59 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya