Dewan Pers-Mahkamah Agung akan Bentuk TPF Kasus Ambon

Reporter

Editor

Sabtu, 15 Mei 2010 19:56 WIB

TEMPO Interaktif, Ambon -Dewan Pers dan Mahkamah Agung (MA) akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menangani kasus pemukulan wartawan SCTV Juhri Samaneri di Pengadilan Negeri Ambon.

Demikian dikatakan anggota Dewan Pers Bambang Harymurti di sela lokakarya bertajuk "Pers Membangun Demokrasi dan Perdamaian", yang diseleggarakan Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), Sabtu (15/5).

Menurut Bambang Harymurti, pembentukan TPF itu disepakati ketika Dewan Pers bertemu dengan ketua MA di Jakarta, Senin, 10 Mei lalu.

Samaneri dikeroyok dan diinjak-injak oleh pegawai PN Ambon, ketika mengkonfirmasi larangan peliputan sidang praperadilan di PN Ambon, yang dipimpin hakim Tengku Ojong. Persidangan praperadilan atas penahanan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat itu terkait kasus dugaan korupsi sekitar Rp 2,7 miliar, Jumat, 7 Mei lalu.

"Masa pegawai pengadilan pukul masyarakat di pengadilan," kata Bambang Harymurti.

Advertising
Advertising

Setelah menyampaikan materi, Bambang bertemu dengan beberapa perwakilan wartawan di lobbi Hotel Aston Natsepa. Setelah itu, Bambang menjenguk Juhri Samaneri, yang masih dirawat di RSU Sumber Kasih Ambon.

Perwakilan wartawan juga menyerahkan satu bundel bukti-bukti penganiayaan kepada Bambang, selaku wakil Dewan Pers. "Kami berharap adanya kebebasan pers di Maluku," ujar Lucky Sopacua, salah satu perwakilan wartawan kepada Direktur Utama PT Tempo Indi Media yang akrab dipanggil BHM itu.

Selama sekitar 1 jam di rumah sakit, BHM mendengarkan keluhan-keluhan korban. BHM juga mendoakan agar Samaneri lekas sembuh. "Dewan Pers akan all out memberikan advokasi," tutur BHM.

MOCHTAR TOUWE

Berita terkait

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

56 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

56 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya