TEMPO Interaktif, Jakarta:Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengatakan, jika Gerakan Aceh Merdeka melanggar kesepakatan perjanjian damai, TNI berhak melakukan pembelaan diri. Hal ini dikemukakan Sutarto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (4/2). Pembelaan diri TNI ini juga akan dilaporkan pada pihak Joint Security Comitee. Sutarto menambahkan, pada 9 Februari, periode membangun kepercayaan antara kedua belah pihak (RI dan GAM) akan berakhir tanggal 10 akan memasuki periode demiliterisasi. Pada periode demiliterisasi yang akan berlangsung selama 5 bulan itu, GAM memiliki kewajiban menggudangkan senjatanya. Sementara, pihak TNI akan melakukan re-positioning dari semula menempatkan pos-pos ofensif yang semula ditujukan untuk menghancurkan GAM, menjadi pos-pos defensif untuk mengamankan berbagai fasilitas umum dan obyek-obyek vital. Dalam rapat kerja tersebut, Panglima TNI juga mengatakan, jika GAM melanggar kesepakatan damai sampai di luar batas yang dapat ditoleransi, pemerintah RI dapat memutuskan perjanjian itu secara sepihak. Karenanya TNI akan menyarankan pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani bila kesepakatan itu ternyata tidak menuju pada arah yang direncanakan, kata Sutarto di hadapan anggota Komisi I DPR. Ditanya sampai batas apa toleransi akan diberikan kepada GAM, kata Sutarto, tergantung pada Pemerintah. Sebab, yang melakukan perjanjian adalah pemerintah RI, bukan TNI. Kita (TNI) akan menyesuaikan saja. Jadi kita lihat saja nanti, ujarnya. Jika Pemerintah sudah memutuskan untuk mencabut kesepakatan damai itu, TNI sudah memiliki langkah lain. Namun, Sutarto menolak menyebutkan apakah langkah itu berarti perang kembali dengan GAM. (Dimas Adityo-Tempo News Room)