TEMPO Interaktif, Mataram – Masyarakat miskin di Indonesia jumlahnya mencapai 60 persen dari jumlah penduduk. Sebagai salah satu upaya dari banyaknya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, United Nations Development Programme (UNDP) bekerja sama dengan Qatar Charity membantu menanganinya.
Semula di Jawa Barat dan Sumatera sudah dikucurkan dana senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 9 triliun. Mulai Kamis (22/4) malam, giliran Nusa Tenggara Barat dibantu US$ 5 juta atau sekitar Rp 45 miliar untuk selama tiga tahun.
Besaran penduduk miskin tersebut disampaikan oleh Team Leader MDGs & Human Development Poverty Reduction Unit Abdurahman Syehbubabakar sewaktu berbicara pada peluncuran Program Pemberdayaan Masyarakat NTB di Pendopo Gubernuran NTB, Kamis (22/4) malam. "Program kami bekerja sama dengan kelompok masyarakat ikut memberdayakan,’’ katanya.
Pihaknya tidak begitu saja menggelontorkan dana kepada masyarakat, namun melalui pengkajian yang mendalam menyangkut kebutuhan masyarakat, kelompok, dan lokasi yang akan disasar. "Setelah itu akan dilakukan diskusi awal menentukan kelompok dan kegiatan yang mendapatkannya,’’ terangnya.
Adapun bantuan dana program tersebut, sekitar 75 persen akan dikucurkan langsung kepada kelompok masyarakat, bisa kelompok tani dan nelayan maupun untuk peningkatan pendapatan masyarakat dari kaum perempuan.
Bentuk riilnya adalah memberikan hibah kepada kelompok masyarakat. Diharapkan pemberian hibah tersebut sangat selektif. "Karena sudah banyak program lain di tingkat masyarakat,’’ ujar Abdurrahman menjawab Tempo.
Dalam waktu tertentu nantinya akan terbentuk dana perwalian masyarakat yang bisa dikelola sendiri oleh masyarakat, tidak tergantung kepada donor.
Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi mengatakan, selama tiga tahun akan mengelola program dengan melibatkan semua kelompok masyarakat. Diharapkan dari pemberdayaan masyarakat tersebut bisa berkembang. "Kalau di sini berhasil akan diadopsi di daerah lain,’’ ujarnya selesai acara. Karena itu NTB melakukan pencarian program yang bisa menjadi model.
Menurut Country Director Qatar Charity Hasan Azkur, selama empat tahun terakhir, Qatar Charity sudah menyalurkan dananya sebesar US$ 1 miliar yang diberikan kepada fakir miskin, pendidikan dan lembaga pendidikan, serta penguatan keluarga, desa dan kelembagaan di Sumatera dan Jawa Barat. "Program yang sama juga akan diberikan di sini,’’ ujarnya.
Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia El Mustafa bin Lamleh mengingatkan tujuh strategi mendasar dan meminta agar program yang dilakukan di NTB adalah sama seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia secara nasional.
"Harus sejalan dengan rencana pembangunan Indonesia. Jadi tidak membawa misi sendiri,’’ ucapnya.
Selanjutnya, strategi pemberdayaan sejalan dengan situasi dan kondisi. Juga strategi membangkitkan keikutsertaan masyarakat membangun dirinya dan membangkitkan etos kerja. "Keberhasilan program bukan dari besarnya bantuan tetapi dari tepatnya strategi yang dipilih," jelasnya.
Asisten Deputy Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Wahnarno Hadi menyebut program bantuan ini sebagai terobosan pemerintah yang didukung oleh UNDP dan negara mitra (donor). Di antaranya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. "Upaya pemerintah menyalurkan dana PNPM ke setiap kecamatan Rp 3 miliar,’’ ucapnya.
Upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia difokuskan tiga upaya di antaranya terhadap kelompok pro-rakyat yaitu bantuan sosial, kelompok pemberdayaan masyarakat, dan kelompok pembiayaan usaha mikro dan mandiri. Kelompok kedua khusus membahas MDGs. "Ketiga adalah menangani kelompok marjinal anak-anak miskin dan terlantar,’’ ujarnya.
SUPRIYANTHO KHAFID
