Rusuh Priok, Ada Indikasi Pembiaran oleh Polisi

Reporter

Editor

Rabu, 21 April 2010 10:01 WIB

Sejumlah warga berusaha menggulingkan bangkai bus yang dibakar saat bentrok antara warga dan satpol PP di Koja, Jakarta (15/4). ANTARA/Paramayuda
TEMPO Interaktif, Jakarta - Tim Pencari Fakta kasus bentrokan di makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, mengindikasikan adanya pembiaran oleh polisi dalam bentrokan yang berujung rusuh itu.

Menurut Ketua Tim Lulung Lunggana, kesimpulan itu diperoleh setelah Tim menghimpun data di lapangan. Mereka juga meminta keterangan dari Wali Kota Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI, PT Pelindo II, dan ahli waris makam Mbah Priok, serta masukan dari beberapa organisasi masyarakat. Namun Lulung mengaku tim kekurangan data dari kuasa hukum ahli waris makam dan kepolisian.

Lulung menjelaskan, indikasi pembiaran oleh polisi dirumuskan berdasarkan jalin komando pengamanan saat kerusuhan terjadi. Saat peristiwa, jumlah massa di tempat kejadian mencapai sekitar 3.000 orang. Dalam kondisi rusuh dan darurat, "Seharusnya Satpol PP ditarik mundur, dan polisi yang maju," kata Wakil Ketua DPRD DKI tersebut.

Polisi, kata Lulung, harus membuat brigade dan bernegosiasi (dengan massa). Polisi juga harus menambah personel. Hal itulah yang tak ditemukan Tim. "Analisis kami, diduga ada pembiaran dari pihak keamanan."

S. Andyka, salah satu anggota TPF, menambahkan, saat kerusuhan, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono sebenarnya sudah meminta Kepala Polres Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengajukan permintaan personel ke Tentara Nasional Indonesia. Kepala Polres KP3 lantas menghubungi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Wahyono. "Tapi saat itu Kapolda bilang situasinya masih kondusif dan aman. Padahal kondisi saat itu bukan lagi sekadar penertiban, tapi sudah kerusuhan," kata Andyka.

Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, membantah kabar bahwa polisi meninggalkan Satpol PP pada saat kerusuhan terjadi. "Itu pernyataan spontan yang tergesa-gesa. Posisi polisi tidak jauh dari pintu makam tempat terjadinya bentrok," katanya.

Menurut dia, polisi telah menurunkan total 650 personel, yakni 250 personel dari Direktorat Perairan Polda Metro Jaya, 200 personel Samapta Polda, dan 200 personel Brimob. Evakuasi anggota Satpol PP juga dilakukan dengan menggunakan 12 perahu polisi air.

ISMA SAVITRI | VENNIE MELYANI

Berita terkait

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

13 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

15 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

22 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

25 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

34 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

35 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

37 hari lalu

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

37 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

37 hari lalu

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

38 hari lalu

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.

Baca Selengkapnya