TEMPO Interaktif, Jakarta - DPR menyatakan siap mendukung rencana pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Ketua Komisi Pertahanan Kemal Azis Stamboel mengatakan keberadaan Komite ini memang sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan industri pertahanan dalam negeri.
"Kami sangat mendukung Komite ini," kata Kemal saat dihubungi, Sabtu (17/4). Dia bahkan berharap keberadaan Komite bisa direalisasikan pada tahun ini juga.
Menurut Kemal, pembentukan Komite ini sesuai sebagai satu diantara strategi penanganan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan memperkuat industri dalam negeri. Yang terjadi selama ini, kata dia, setiap industri di bidang pertahanan bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
Situasi itu menyebabkan sering timbulnya kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan untuk memenuhinya. "Misalnya TNI minta dibuatkan pesawat jet ke PT Dirgantara Indonesia (PT DI), padahal PT DI belum bisa buat pesawat jet," kata dia.
Dengan Komite ini, kata kemal, nantinya setiap BUMN di industri pertahanan akan dikoordinasikan supaya lebih terintegrasi. "Jangan ada yang membebani, tapi harus saling mendukung," kata dia.
Kemal juga menyebutkan pengintegrasian industri pertahanan juga mempunyai keuntungan lain semisal biaya produksi alutsista yang akan lebih murah. Dengan kata lain, industri pertahanan akan mencapai efisiensi ekonomi.
Kemal menjelaskan Komisi Pertahanan akan membahas rencana Komite dengan Kementerian Pertahanan dalam Rapat Dengar Pendapat. "Kami memberi dukungan politik," kata dia.
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengungkap rencana pembentukan KKIP dalam rangka membangun kembali industri pertahanan yang berantakan pascakrisis ekonomi 1998. "Nah kami coba untuk membangun kembali," kata Purnomo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jumat (16/4).
Sumber pendanaan untuk revitalisasi itu disebutkan Purnomo dari APBN, “Tapi belum kami hitung secara detil minimal butuh berapa,” kata dia.
Presiden, menurut Purnomo, mengingatkan revitalisasi industri pertahanan sebagai prioritas dan agenda utama untuk lima tahun mendatang. Dia berharap industri pertahanan bisa dioptimalkan.
"Setelah ekonomi kita pulih kembali saatnya sekarang untuk benar-benar melakukan revitalisasi dan pengembangan semua industri pertahanan kita agar lebih meningkat kemandirian dalam pengadaan sistem persenjataan serta perlengkapan pertahanan," kata presiden.
AMIRULLAH/EKO ARI
"Kami sangat mendukung Komite ini," kata Kemal saat dihubungi, Sabtu (17/4). Dia bahkan berharap keberadaan Komite bisa direalisasikan pada tahun ini juga.
Menurut Kemal, pembentukan Komite ini sesuai sebagai satu diantara strategi penanganan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan memperkuat industri dalam negeri. Yang terjadi selama ini, kata dia, setiap industri di bidang pertahanan bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
Situasi itu menyebabkan sering timbulnya kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan untuk memenuhinya. "Misalnya TNI minta dibuatkan pesawat jet ke PT Dirgantara Indonesia (PT DI), padahal PT DI belum bisa buat pesawat jet," kata dia.
Dengan Komite ini, kata kemal, nantinya setiap BUMN di industri pertahanan akan dikoordinasikan supaya lebih terintegrasi. "Jangan ada yang membebani, tapi harus saling mendukung," kata dia.
Kemal juga menyebutkan pengintegrasian industri pertahanan juga mempunyai keuntungan lain semisal biaya produksi alutsista yang akan lebih murah. Dengan kata lain, industri pertahanan akan mencapai efisiensi ekonomi.
Kemal menjelaskan Komisi Pertahanan akan membahas rencana Komite dengan Kementerian Pertahanan dalam Rapat Dengar Pendapat. "Kami memberi dukungan politik," kata dia.
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengungkap rencana pembentukan KKIP dalam rangka membangun kembali industri pertahanan yang berantakan pascakrisis ekonomi 1998. "Nah kami coba untuk membangun kembali," kata Purnomo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jumat (16/4).
Sumber pendanaan untuk revitalisasi itu disebutkan Purnomo dari APBN, “Tapi belum kami hitung secara detil minimal butuh berapa,” kata dia.
Presiden, menurut Purnomo, mengingatkan revitalisasi industri pertahanan sebagai prioritas dan agenda utama untuk lima tahun mendatang. Dia berharap industri pertahanan bisa dioptimalkan.
"Setelah ekonomi kita pulih kembali saatnya sekarang untuk benar-benar melakukan revitalisasi dan pengembangan semua industri pertahanan kita agar lebih meningkat kemandirian dalam pengadaan sistem persenjataan serta perlengkapan pertahanan," kata presiden.
AMIRULLAH/EKO ARI
