TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) memfokuskan diri untuk menyelesaikan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum selesai dibahas DPR hingga akhir tahun 2001. RUU yang dianggap mendesak digarap oleh DPR adalah RUU tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pernyataan ini diungkapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra kepada Tempo News Room, Koran Tempo, dan Indosiar di kantornya, Jakarta, Jumat (4/1). Pembahasan RUU ini, kata Menteri, merupakan tindak lanjut dari amandemen terhadap Undang-Undang Anti Korupsi Nomor 31 tahun 1999. UU tersebut menyebutkan bahwa untuk melaksanakan undang-undang anti korupsi perlu dibentuk suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pembentukan komisi ini kata Yusril, kasus korupsi diharapkan dapat tertangani dengan cepat. Komisi ini nantinya akan berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penuntutan terhadap perkara korupsi. Penanganan perkara korupsi juga memiliki kekhasan tersendiri. “Pengadilannya agak khusus bukan seperti pengadilan biasa. Di dalamnya juga memperkenalkan pembuktian terbalik,” tandas Yusril yang mengenakan jas biru gelap dengan dipadu baju putih bercelana gelap. Selain RUU tentang pembentukan komisi, lanjut dia, RUU yang tak kalah mendesak untuk dibahas di DPR adalah RUU Kelistrikan dan RUU Pencucian Uang. Menurutnya, jika kedua RUU ini tidak segera dibahas, akan menghambat pelaksanaan bantuan dari Consultative Group for Indonesia (CGI) yang sudah diputuskan dalam sidang di Jakarta beberapa waktu lalu. RUU lain yang rencananya akan diserahkan oleh DPR dalam waktu dekat, kata Yusril adalah RUU KUHP Nasional. “Rencananya akan kita serahkan bulan pertama tahun 2002,” ungkapnya Yusril yang didampingi oleh Dirjen Perundang-undangan Abdul Gani Abdullah. RUU KUHP ini perlu segera dibahas agar mampu menggantikan KUHP yang merupakan produk kolonial namun masih digunakan hingga saat ini. Yusril mengakui bahwa tersendatnya pembahasan beberapa RUU karena hambatan dari DPR, bukan dari pemerintah. Namun hambatan dari DPR karena peristiwa-peristiwa khusus. “Dari pemerintah nggak ada halangan apa-apa sebenarnya, tetapi hambatannya pada DPR karena DPR Sidang Istimewa, sidang tahunan dan sebagainya,”jelasnya. Pemerintah, kata dia, tidak dapat mencampuri mekanisme yang ada di DPR. “Tapi saya mendengar DPR sudah mengubah anggaran tata tertibnya,” Yusril mengharapkan dengan perubahan yang ada di DPR, proses RUU tahun ini dapat cepat terlaksana dan lebih singkat proses pembahasannya. “Dengan itu maka dapat menolong untuk mempercepat proses pembentukan undang-undang,” tukasnya. Abdul Gani menambahkan RUU lain yang ditargetkan Depkeh HAM menjadi undang-undang tahun ini adalah amandemen UU Keimigrasian, UU Kejaksaan, UU tentang Mahkamah Agung, UU Peradilan, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara. (Bernarda Rurit-Tempo News Room)