TEMPO Interaktif, Kupang -Badan Itelijen Nasional Nusa Tenggara Timur menemukan potensi-potensi konflik yang bakal mengganggu proses Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di delapan kabupaten yang akan digelar mulai Juni-Oktober 2010.

"Hasil intelijen kami, ditemukan berbagai masalah yang bakal mengganggu jalannya pilkada di delapan kabupaten," kata Kepala Bagian Pengolahan Data BIN NTT, Leonard Manurung saat membawakan materi pada Rakor Aparatur Perlindungan Masyarakat di Kupang, Kamis (25/3).

Pada tahun ini delapan kabupaten di NTT akan menggelar pilkada, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Flores Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, dan Sabu Raijua.

Menurut dia, potensi konflik horizontal yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada yakni perang tanding antar warga Desa Lamahala dan Horowuru di Kabupaten Flores Timur terkait sengketa tapal batas yang belum ada penyelesaian.

Masalah lainnya, yakni perkelahian antar warga di Desa Watukapu Kabupaten Ngada terkait sengketa tanah dan konflik horizontal akibat tambang mangan ilegal di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Selain itu, kasus pembunuhan Romo Faustin di Kabupaten Ngada, pencurian ternak yang marak di Pulau Sumba serta pesta minuman keras di kalangan anak muda di daerah ini.

"Masalah-masalah itu akan menimbulkan konflik horizontal yang bakal mengganggu pelaksanaan pilkada," katanya. Dia melanjutkan, kerawanan lainnya yang mungkin mengganggu pelaksanaan pilkada akan terjadi pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, dan pelantikan kepala daerah.

Konflik itu, antara lain, kerusuhan antarmasa pendukung pasagan calon, money politik, pemfitnahan calon kepala daerah, pengrusakan tanda gambar dan kampanye gelap, kecurangan perhitungan suara, dan kejahatan konvesional lainnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal yang bakal timbul, Leonard berharap aparat perlindungan masyarakat (Linmas) selalu diberikan pelatihan agar miliki kemampuan intelijen dalam mengidentifikasi konflik yang akan timbul.

Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus kepada semua stackholder terkait peraturan dan undang-undang tentang pilkada sehingga dipahami semua pihak. "Pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci utama suksesnya pilkada di daerah ini," katanya.

YOHANES SEO