TEMPO Interaktif, Jakarta - PT Wirakarya Sakti (WKS), perusahaan dibidang Hutan Tanaman Industri di Provinsi Jambi, dituding menyerobot tanah milik warga seluas lebih dari 41 ribu hektare. Karena itu, sekitar 2,000 massa yang menamakan diri Persatuan Petani Jambi (PPJ), hari ini berunjuk rasa di depan gerbang kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi.
Mereka meminta pemerintah mencabut izin operasional PT WKS, anak perusahaan Sinar Mas Group karena dituding menyerobot tanah milik petani tanpa ganti rugi. "Keberadaan PT WKS sejak 1996 itu, bukan membantu meningkatkan kesejahteraan warga, tapi malah menyerobot tanah warga," kata Tawab Ali, koordinator unjuk rasa.
PT WKS hingga saat ini telah membuka lahan 293.218 hektare yang ditanami akasia. Perkebunan itu terbesar di lima kabupaten, yakni Kabupaten Tanjungjabung Barat, Tebo, Muarojambi, Tanjungjabung Timur dan Kabupaten Batanghari.
Selama aksi berlangsung, perwakilan pengunjuk rasa dialog dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi AM Firdaus dan beberapa anggota komisi I dan II DPRD Provinsi Jambi , di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.
Dalam pertemuan itu, disepakati membentuk tim khusus yang beranggotakan perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, perwakilan para petani di lima kabupaten dan pihak PT WKS.
Tim ini akan turun ke lapangan dan mencari fakta-fakta penyimpangan yang ditudingkan kepada pihak perusahaan. "Tujuan akhirnya, agar ada penyelesaian secara damai serta saling menguntungkan," katanya Am Firdaus, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, seusai pertemuan.
Iwan Sutoyo, 42 tahun, warga Desa Sukawin, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muarojambi, kepada Tempo menyatakan, 567 kepala keluarga yang tergabung dalam kelompok tani di daerahnya, mengalami kerugian akibat kebun kelapa sawit dan karet milik mereka seluas 1.877 hektare diserobot pihak WKS sejak tahun 2004, tanpa ganti rugi.
Juru bicara PT WKS Kurniawan DJ menyatakan, pihaknya tidak benar melakukan apa yang seperti ditudingkan masyarakat tersebut. "Kita sudah berupaya berbuat baik, antara lain dengan menjalin kerjasama dengan pihak Persatuan Petani Jambi dengan membuka lahan pola kemitraan dengan bentuk proyek Hutan tanaman Rakyat," ujarnya.
SYAIPUL BAKHORI
