TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Urusan Logistik (Bulog) telah mendistribusikan 200 ton beras untuk mengatasi kekurangan pangan pada saat banjir di DKI Jakarta. Demikian ungkap Kepala Bulog Puspoyo Wijanarko pada pers saat dijumpai di Istana Negara Jakarta,Jum’at (1/2) siang. Menurut Kabulog, pihaknya telah mempunyai gudang beras disetiap dolog (depot logistik). Untuk wilayah DKI Jakarta misalnya, dolog DKI Jakarta sudah membuka gudang di daerah Gatot Subroto untuk mengantisipasi terendamnya gudang dolog Kelapa Gading dalam musibah banjir yang terjadi di wilayah ini. Dipilihlah gudang di daerah Gatot Subroto karena daerah ini tidak pernah terkena banjir dan masih memiliki jalan yang cukup bagus. Dengan demikian pihaknya telah siap pula mengisi dapur-dapur umum yang kini sudah berjalan. Sedangkan untuk di wilayah luar Jakarta, pihak Bulog terus mengkoordinasikan pendistribusian beras dari Serang dan Karawang. Ia menekankan pada intinya stok beras nasional masih cukup. “ Jadi tidak usah khawatir,” ujarnya. Puspoyo menyebutkan persediaan beras Bulog pada 2002 telah mencapai sekitar 500.000 ton. Meski ddiakui pula bahwa pula bencana alam banjir juga memberikan pengaruh terhadap pengadaan beras dalam negeri. ”Tetapi saya kira pengaruhnya tidak terlalu signifikan,” imbuhnya. Hingga saat ini Bulog masih terus memantau besaran penurunan produksi beras akibat bencana alam yag terjadi di sejumlah daerah untuk melakukan antisipasi lebih lanjut. Diakui i beberapa daerah sudah mulai melaksanakan panen lebih cepat. Diantaranya, di daerah Grobogan dan Surakarta bagian timur, Jawa tengah. Dalam kesempatan yang sama, Mentri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Yusuf Kalla mengaskan bahwa pemerintah pusat akan mendukung segala upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana banjir. Ia mengatakan pemerintah pusat telah mengucurkan bantuan kepada pemerintah daerah, baik dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun Bakornas (Badan Koordinasi Nasional) untuk penanggulangan bencana alam. Sayangnya Menko tidak bersedia merinci besarnya dana yang telah dikucurkan itu. Lebih lanjut ia menjelaskan pula bahwa setelah bencana banjir ini berlalu pemerintah akan menentukan daerah-daerah yang boleh dibangun kembali untuk mencegah timbulnya banjir di kemudian hari. “Sebelum banjir surut kita sudah memikirkan hal-hal itu. Karena itu apabila gubernur menertibkan jangan dianggap salah, karena kalau tidak melakukan apa-apa gubernur akan dianggap salah juga,” ujarnya. Dia juga mengingatkan bahwa kerugian banjir jangan semata-mata dilihat dari kerusakan bangunan yang ada. Ada kerugian yang jauh lebih besar, yaitu di bidang sosial dan ekonomi. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)