Suami Megawati Terlibat Sejumlah Tindak Korupsi

Reporter

Editor

Jumat, 17 Oktober 2003 15:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bila Presiden Abdurrahman Wahid diduga kuat korupsi, Megawati Soekarnoputri bisa saja menggantikan posisi Presiden Wahid. Tapi, pergantian itu tidak akan menyelesaikan krisis ekonomi-politik yang berakar pada tindak korupsi yang merajalela. Pasalnya, dalam waktu setahun saja, suami Megawati, Taufik Kiemas, juga telah terlibat dalam sejumlah praktik korupsi.

Demikian diingatkan pengajar sosiologi korupsi dari Newcastle University, Australia, George J Aditjondro, pada diskusi bertajuk Metamorfosis Korupsi Era Orde Baru ke Era Gus Dur, di Teater Utan Kayu (TUK), Jakarta, Jumat (2/2) siang.

Aditjondro meramalkan, jika Mega didaulat untuk menggantikan Gus Dur, ia tidak akan bertahan lama. “Megawati akan di-Benazir-Bhuto-kan, karena korupsi suaminya.” Dan, hal itu hanya akan melicinkan kembalinya tiga pilar Orde Baru: oligarki Soeharto, Golkar, dan ABRI. “Ketiganya akan kembali lewat konfigurasi politik baru.”

Lebih jauh, Aditjondro menegaskan, Taufik terlibat dalam sejumlah skandal bisnis politik dan megaproyek. Taufik terlibat dalam “penyelamatan” sejumlah konglomerat papan atas, terutama Syamsul Nursalim (bos grup Gajah Tunggal) dan Marimutu Sinivasan (bos grup Texmaco). Di samping itu, Taufik pun terlibat dalam “pembebasan” Djoko S Tjandra dari perkara manipulasi chessy di Bank Bali.

Selain membebaskan konglomerat, Taufik juga terlibat dalam impor mobil mewah “spanyol”` (separo nyolong) yang disimpan di sebuah showroom, di Jalan Pangeran Antasari, Cipete. Keterlibatan Taufik dalam sejumlah proyek besar pun, kata Aditjondro, sangat mencurigakan. Taufik, misalnya, ambil bagian dalam pembangunan Jakarta Outer Ring Road (JORR), proyek rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi, dan proyek jalan trans Papua.

Korupsi Multipartai

Advertising
Advertising

Sementara itu, soal korupsi di era reformasi, Aditjondro menilai tidak ada perbaikan yang berarti. “Korupsi hanya mengalami metmofosis, dari oligarki ke korupsi multipartai.”

Ia menjelaskan, di zaman Orde Baru, yang terjadi adalah oligarki monolitik. Semua praktik korupsi besar berhulu dan melibatkan keluarga Cendana. Untuk melicinkan kepentingannya, para pelaku korupsi harus menggandeng keluarga Soeharto dan kroni-kroninya.

Sedangkan, kini, praktik korupsi tidak berpusat pada satu titik. Kalau mau lancar, para pengusaha harus siap menyuap semua partai besar, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan PAN. Menurut dia, orang partai-partai itu sama-sama gencar mencari dana, baik untuk kampanye maupun memperkaya diri. “Jadi, para pengusaha harus mengeluarkan uang yang lebih besar,” ujarnya. (Jajang Jamaludin)

Berita terkait

Cuaca Panas Bekap Asia Daratan, Indonesia Masih Punya Potensi Hujan Lebat Hari Ini

1 menit lalu

Cuaca Panas Bekap Asia Daratan, Indonesia Masih Punya Potensi Hujan Lebat Hari Ini

Ketika cuaca panas masih membekap wilayah luas di daratan Asia, potensi hujan lebat masih ada untuk wilayah Indonesia hingga hari ini.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

6 menit lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Usut Dugaan Penyelundupan Miras Melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

9 menit lalu

Bea Cukai Usut Dugaan Penyelundupan Miras Melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Penyelundupan miras melalui Pelabuhan Tanjung Emas disamarkan sebagai pengiriman tekstil. Mendapat atensi dari Kantor Pusat Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

13 menit lalu

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

18 menit lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Mahalini dan Rizky Febian akan Gelar Pengajian Sebelum Akad Nikah di Jakarta

31 menit lalu

Mahalini dan Rizky Febian akan Gelar Pengajian Sebelum Akad Nikah di Jakarta

Sule mengungkapkan rangkaian acara menuju pernikahan Rizky Febian dan Mahalini setelah menggelar upacara Mepamit di Bali.

Baca Selengkapnya

Gempa Mengguncang Kuat Seram Sampai Papua, Ini Penjelasan BMKG

43 menit lalu

Gempa Mengguncang Kuat Seram Sampai Papua, Ini Penjelasan BMKG

Gempa M6,0 yang mengguncang Seram Bagian Utara, Maluku, pada Senin dinihari masih memiliki rangkaian gempa susulan hingga pagi

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

47 menit lalu

Rekam Jejak Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo yang Maju Pilkada 2024 dari PDIP

Teguh Prakosa memastikan bakal ikut serta dalam Pilkada 2024 sebagai calon wali kota Solo. Berikut rekam jejak pria yang sempat mendampingi Gibran.

Baca Selengkapnya

Alasan Cak Imin Ingin Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

53 menit lalu

Alasan Cak Imin Ingin Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Koalisi Perubahan dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Aceh.

Baca Selengkapnya

10 Bandara Terbersih di Dunia, Didominasi Asia Hanya 1 dari Eropa

53 menit lalu

10 Bandara Terbersih di Dunia, Didominasi Asia Hanya 1 dari Eropa

Dari sepuluh bandara terbersih di dunia, hanya satu bandara di Eropra yang masuk dalam daftar tersebut

Baca Selengkapnya