Presiden Tanggapi Positif Usulan Pembentukan Kodam di Aceh
Reporter
Editor
Jumat, 11 Juli 2003 14:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan tanggapan positif terhadap usulan Pemerintah Daerah Nangroe Aceh Darussalam untuk pembentukan kembali Kodam Iskandar Muda. "Responnya positif, namun tidak dalam domain atau konteks setuju atau tidak setuju," kata Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kepada wartawan usai mendampingi Presiden menerima Pemda Nangroe Aceh Darussalam (NAD) di Istana Negara Jakarta, Jumat (4/1). Dalam pertemuan Presiden dengan jajaran Pemda NAD, usulan pembentukan kembali Kodam tersebut memang dikemukakan. Untuk itu, usulan tersebut akan didiskusikan dalam rapat kabinet terbatas jajaran politik keamanan. Hal itu dilakukan untuk mempertimbangkan kajian tentang keberadaan Kodam Iskandar Muda sehingga dapat mengantisipasi masalah-masalah di Aceh tanpa harus memperoleh banyak campur tangan dari pusat. Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, keberadaan Kodam di provinsi paling barat Indonesia itu secara relatif akan lebih memudahkan penaganan masalah-masalah internal keamanan yang terkait dengan pertahanan atau separatisme. "Jadi masalah-masalah itu dapat langsung ditangani oleh penanggungjawab di sana yaitu Pangdam," kata Hari. Ia menambahkan, rentang kendali keamanan negara kepada provinsi Aceh, diakui terlalu jauh, karena selama ini Kodam I berpusat di Medan. Sebenarnya, kata Mendagri, persiapan untuk kembali membuka Kodam Iskandar Muda juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Meskipun sudah ada persiapan, namun pemerintah butuh waktu untuk merekrut kemabli personalia dan peralatan di sana. Seperti diketahui, Rabu (2/1) jajaran Pemerintah Daerah NAD meminta kepada Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono agar Kodam Iskandar Muda dapat segera dibuka kembali. Menurut Menko Polkam usai Sidang Kabinet Kamis (3/1), permintaan tersebut akan ditampung dan diproses oleh pemerintah sehingga ada keputusan politik yang cukup jelas terhadap masalah tersebut. Ia menegaskan pula, pembentukan kembali Kodam tersebut harus dilakukan dalam kerangka mempertahankan keamanan negara dan mengatasi masalah-masalah pertahanan. (dara meutia uning – tempo news room)
Berita terkait
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
2 jam lalu
Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.