TEMPO Interaktif, Bandung -Ribuan buruh tekstil di Kabupaten Bandung berunjuk rasa menolak penerapan perdagangan bebas Cina-Asean. Mereka takut kebijakan ini bakal berdampak pada pemutusan hubungan kerja. "Kami takut di PHK, saat ini manajemen sudah mengurangi jam lembur," kata Dede Sukiwang, salah seorang buruh PT Sipatex Bandung, Jawa Barat.
Sejak awal Januari lalu perusahaan sudah mengurangi jumlah produksi dan mengurangi jam lembur karyawan. "Biasanya saya dapat jatah lembur 2 sampai 8 jam seminggu sekarang tidak," katanya.
Akibatnya, penghasilan setiap bulan turun drastis menjadi Rp 1.060.500. Padahal biasanya ditambah lembur, uang yang dikantungi berkisar Rp 1,2-1,5 juta. "Manajemen sudah menawarkan perubahan status menjadi kontrak," katanya.
Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung Ristadi menyatakan, pemerintah harus segera melakukan negosiasi ulang perjanjian kerjama perdagangan bebas, karena nasib buruh sudah terancam. "Dulu kami sering berunjuk rasa agar perusahaan memberikan upah layak, tapi percuma karena mungkin 3 bulan kedepan banyak perusahaan yang tutup dan memecat karyawan," katanya.
Dia juga mendesak agar pemerintah segera melakukan reformasi birokrasi. Sebabnya biaya investasi tetap tinggi dan bertele tele. "Kami mendesak pemerintah untuk menerapkan reformasi birokrasi untuk industri yang berbiaya murah, cepat dan mudah bukan hanya wacana, sehingga meningkatkan investasi," ujarnya. Dia juga meminta agar pemerintah menghapus pungutan liar yang membuat beban industri semakin tinggi.
Sejak pukul 9 pagi, para buruh sudah menuju pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Berdasarkan pantauan Tempo, sejumlah pabrik disepanjang jalan menuju kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung dijaga puluhan anggota polisi dan tentara untuk menghindari pabrik yang dirusak dan <I>sweeping</I> buruh.
ALWAN RIDHA RAMDANI
Sejak awal Januari lalu perusahaan sudah mengurangi jumlah produksi dan mengurangi jam lembur karyawan. "Biasanya saya dapat jatah lembur 2 sampai 8 jam seminggu sekarang tidak," katanya.
Akibatnya, penghasilan setiap bulan turun drastis menjadi Rp 1.060.500. Padahal biasanya ditambah lembur, uang yang dikantungi berkisar Rp 1,2-1,5 juta. "Manajemen sudah menawarkan perubahan status menjadi kontrak," katanya.
Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung Ristadi menyatakan, pemerintah harus segera melakukan negosiasi ulang perjanjian kerjama perdagangan bebas, karena nasib buruh sudah terancam. "Dulu kami sering berunjuk rasa agar perusahaan memberikan upah layak, tapi percuma karena mungkin 3 bulan kedepan banyak perusahaan yang tutup dan memecat karyawan," katanya.
Dia juga mendesak agar pemerintah segera melakukan reformasi birokrasi. Sebabnya biaya investasi tetap tinggi dan bertele tele. "Kami mendesak pemerintah untuk menerapkan reformasi birokrasi untuk industri yang berbiaya murah, cepat dan mudah bukan hanya wacana, sehingga meningkatkan investasi," ujarnya. Dia juga meminta agar pemerintah menghapus pungutan liar yang membuat beban industri semakin tinggi.
Sejak pukul 9 pagi, para buruh sudah menuju pusat pemerintahan Kabupaten Bandung. Berdasarkan pantauan Tempo, sejumlah pabrik disepanjang jalan menuju kawasan pemerintahan Kabupaten Bandung dijaga puluhan anggota polisi dan tentara untuk menghindari pabrik yang dirusak dan <I>sweeping</I> buruh.
ALWAN RIDHA RAMDANI
