Pengungsi Eks Timor-Timur Tuntut Ganti Rugi Rp 50 juta
Kamis, 16 Oktober 2003 17:13 WIB
Tokoh-tokoh pengungsi eks Timor-Timur kembali berunjuk rasa ke DPRD Sulawesi Selatan, Jumat (11/7), menuntut pembayaran ganti rugi Rp 50 juta atas putusnya pendidikan anak-anak mereka. Mereka menyatakan takut anak-anak asuhannya dipulangkan paksa ke Timor Leste oleh Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR) bekerja sama dengan Dinas Sosial.
Sekitar sebulan lalu, empat anak pengungsi eks Timor-Timur telah dipulangkan UNHCR. Anak-anak tersebut dijemput petugas UNHCR atas permintaan orang tua mereka yang berada di Timor Leste. Pihak UNHCR beralasan, berdasarkan hukum internasional, anak yang masih di bawah umur 18 tahun sepenuhnya menjadi tanggungjawab orangtuanya. Keempat anak tersebut adalah Elisa Moriera, David Moriera, Sebastiano, dan Celestino.
Selama dalam pengungsian, Elisa Moriera dan David Moriera diasuh Panti Asuhan Al-Anshar di Makassar. Sedang Sebastiano dan Celestino diasuh Panti Asuhan Al Mujahidin Kabupaten Pangkep. Pemulangan paksa empat anak pengungsi, menurut pengunjuk rasa, telah menimbulkan ketakutan bagi anak-anak pengungsi lainnya untuk masuk sekolah.
Koordinator pengunjuk rasa, Alfredo Doz Santos, mengatakan pemulangan paksa anak-anak pengungsi oleh UNHCR telah menimbulkan keresahan. Akibatnya, anak-anak pengungsi eks Timor-Timur telah meninggalkan bangku sekolahnya di Makassar. "Padahal, kami telah berusaha mengirim mereka ke Makassar karena di daerah transmigrasi belum ada sekolah. Tapi, anak-anak itu kini takut pergi sekolah karena takut diculik," katanya.
Menurut Alfredo, tindakan UNHCR dibantu Dinas Sosial untuk memulangkan anak pengungsi di bawah umur 18 tahun menggunakan cara-cara yang tidak manusiwi dan disertai ancaman. UNHCR dan Dinas Sosial dinilai telah mengkhianati janjinya untuk mendatangkan orang tua anak-anak tersebut ke Sulsel.
Ketua Tim Aspirasi DPRD Sulsel, M. Anas Genda, menyatakan prihatin atas kondisi para pengungsi. Karena itu, ia berjanji memanggil instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Polda Sulsel untuk melakukan rapat kerja dengan pihak DPRD Sulsel, Senin (14/7) mendatang. (Muannas-Tempo News Room)
