TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri mengatakan kasus pajak harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan.

"Jangan dibahas dalam media, serahkan pada pengadilan," kata Ical usai pertemuan dengan elit Golkar, Rabu (10/2), di gedung DPR, Jakarta.

Menurut Ical, masalah pajak adalah masalah perusahaan. Yang dibilang tidak bayar pajak, kata dia, termasuk BUMN dan satu perbankan asing. BUMN dan perbankan, lanjut Ical, melakukan protes atas masalah pajak. "Semua protes. Kemudian kalau itu berarti ada perbedaan penafsiran antara perusahaan-perusahaan itu maka selesaikanlah di pengadilan," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, perusahaan-perusahaan yang dianggap mengemplang pajak tidak ada hubungannya dengan Golkar.

Ical mengaku tidak tahu apakah kasus pajak ini dipolitisir sejumlah kalangan. Tapi seandainya ada yang melakukan hal itu, maka harus dilawan. "Kalau mainnya menjadikan pajak sebagai instrumen penekan, tentu itu tidak baik dan harus kita lawan," ujar dia.

Karena itulah, Ical menegaskan sikap Golkar tidak akan berubah terkait pandangan awal Century. "Bahwa (ancaman resuffle) itu tukarnya sikap Golkar, itu tidak bisa," kata dia. Apalagi, lanjut Ical, antara perusahaan dan Golkar tidak ada hubungannya.

Lebih lanjut Ical juga mengaku tidak punya perusahaan. "Itu perusahaan, perusahaan publik. Semua saham-saham saya kecil sekali," ujar dia.

AMIRULLAH