Dana Alokasi Umum Berkurang, Pemerintah Indramayu Ancam Gugat Presiden

Reporter

Editor

Kamis, 28 Januari 2010 17:53 WIB

TEMPO Interaktif, Indramayu - Dana Alokasi Umum berkurang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu ancam akan gugat presiden. Pembayaran gaji ke 13 PNS terancam ditunda akibat berkurangnya dana tersebut.

Seperti diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu, Supendi. Menurut Supendi DAU Indramayu pada 2010 ini hanya sebesar Rp 624.4 Miliar. Padahal berdasarkan estimasi, Dana Alokasi Umum Kabupaten Cirebon seharusnya mencapai Rp 735 miliar. "Ini berarti ada selisih sekitar Rp 111 miliar yang seharusnya menjadi hak rakyat Indramayu," kata Supendi.

Dijelaskan Supendi, pihaknya sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menambah kekurangan dana ini. Jika tidak, pihaknya mengancam akan melayangkan gugatan ke presiden dan menteri keuangan. Dijelaskan Supendi, peraturan tentang DAU ditetapkan melalui Perpres No 53 tahun 2009 tentang DAU untuk provinsi, kabupaten dan kota tahun 2010.

"Berkurangnya DAU berarti telah terjadi kesalahan dalam pengalokasian DAU juga menjadi kesalahan presiden," katanya. Karena itu menurut Supendi pihaknya akan melayangkan gugatan materiil terhadap Perpres tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Ada pun sejumlah agenda yang dinilai akan menghambat kegiatan di Kabupaten Indramayu antara lain pembayaran gaji ke 13 bagi 16 ribu PNS senilai Rp 43 miliar, biaya pilkada senilai R 23,350 miliar serta pembayaran tunjangan kuwu dan perangkat desa senilai Rp 12,217 miliar.

IVANSYAH

Advertising
Advertising

Berita terkait

Digugat Soal Polusi Udara Jakarta, Anies Sindir Para Penggugat

5 Juli 2019

Digugat Soal Polusi Udara Jakarta, Anies Sindir Para Penggugat

Anies menyatakan para penggugat polusi udara Jakarta juga berkontribusi pada penurunan kualitas udara ibu kota jika masih naik kendaaan pribadi.

Baca Selengkapnya

Indonesia Kembali Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

25 Maret 2019

Indonesia Kembali Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

Di tahun 2016, sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah memenangi gugatan tersebut.

Baca Selengkapnya

Jokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, Walhi Beberkan Fakta

25 Agustus 2018

Jokowi Divonis Bersalah di Kasus Karhutla, Walhi Beberkan Fakta

Walhi menanggapi keputusan pengadilan tinggi Palangkaraya yang memvonis Jokowi bersalah dalam kasus kebakaran hutan dengan membeberkan sejumlah fakta.

Baca Selengkapnya

Alasan PBHI Bakal Gugat SK Pengangkatan Oesman Sapta ke PTUN

7 Mei 2017

Alasan PBHI Bakal Gugat SK Pengangkatan Oesman Sapta ke PTUN

Julius mengatakan pelanggaran surat pengangkatan Ketua DPD tak hanya berdampak pada DPD tapi juga publik.

Baca Selengkapnya

Liga Mahasiswa Puji Sikap Pemerintah Hadapi Gugatan Freeport  

22 Februari 2017

Liga Mahasiswa Puji Sikap Pemerintah Hadapi Gugatan Freeport  

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mengapresiasi sikap pemerintah menanggapi PT Freeport Indonesia yang akan menggugat ke pengadilan arbitrase.

Baca Selengkapnya

Parmusi Gugat Jokowi Soal Pengaktifan Kembali Gubernur Ahok

20 Februari 2017

Parmusi Gugat Jokowi Soal Pengaktifan Kembali Gubernur Ahok

Gugatan ke PTUN ini terkait dengan aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal berstatus terdakwa penistaan agama.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Ahok Digugat Anak Buah yang Dicopot

13 Februari 2017

Ini Alasan Ahok Digugat Anak Buah yang Dicopot

Menurut Agus Suradika, salah satu pertimbangan pencopotan Agus Bambang yakni penyalahgunaan wewenang dalam hal keuangan.

Baca Selengkapnya

Indonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

8 Desember 2016

Indonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

Sidang putusan yang berlangsung pada Selasa, 6 Desember 2016, waktu setempat itu, menolak segala tuntutan Churchill terhadap pemerintah Indonesia.

Baca Selengkapnya

PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Panitia Festival Belok Kiri  

10 November 2016

PTUN DKI Jakarta Tolak Gugatan Panitia Festival Belok Kiri  

PTUN DKI Jakarta memutuskan menolak gugatan panitia Festival Belok Kiri melawan Unit Pengelola Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

Baca Selengkapnya

Gugat BPN, Abdi Dalem Keraton Bawa Kepala Sapi Saat Sidang

13 September 2016

Gugat BPN, Abdi Dalem Keraton Bawa Kepala Sapi Saat Sidang

Seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta, Ki Lurah Sastro Mangun Darsono, 66 tahun, mendatangi Pengadilan Negeri Sleman sambil membawa kepala sapi.

Baca Selengkapnya