TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan tak akan mengumumkan hasil evaluasi pemekaran daerah. Pasalnya, hasil evaluasi itu bisa digunakan sebagai isu politik di daerah.
“Bisa saja lawan politik kepala daerah menggunakan hasil evaluasi itu untuk menyerang,” kata Gamawan di kantornya, Jakarta, Jumat (22/1).
Menurut dia, hasil evaluasi hanya digunakan sebagai data untuk mengukur kemampuan daerah pemekaran. Indikator yang digunakan untuk mengukur antara lain indeks pembangunan manusia. Pemerintah mengevaluasi kemajuan sumber daya manusia, kesehatan, dan pelaksanaan otonoi. “Ada yang masih tertinggal, ada yang memuaskan,” ujarnya.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan, belum semua daerah dievaluasi. Pasalnya, ada daerah tak mengirimkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tercatat 21 kabupaten dan enam kota tak melengkapi data.
Hasil evaluasi, kata Saut, menunjukkan tak ada provinsi menempati peringkat sangat tinggi. Hanya ada tiga provisi menempati peringkat tinggi, dua provinsi berada di peringkat sedang, dan dua provinsi berpredikat rendah. Hanya ada satu kabupaten berperingkat sangat tinggi, tiga kabupaten berperingkat tinggi, dua berpredikat sedang, dan dua berperingkat rendah.
Sedangkan untuk kota, tak ada yang menempati penilaian sangat tinggi. Ada 12 kota berperingkat tinggi, lima kota berperingkat sedang. “Lima lainnya berperingkat rendah,” kata dia.
PRAMONO
