TEMPO Interaktif, Jakarta:Caranya dengan memanggil duta besar Amerika Serikat Ralph L. Boyce agar menyampaikan secara langsung sikap politik rakyat Indonesia terhadap agresi ini. Pemanggilan duta besar AS oleh pemerintah itu sesuatu yang wajar, kata Eros dalam pernyataan pers di kantor Partai Nasional Bung Karno (PNBK) di Jakarta, Kamis (30/1). Hadir dalam acara tersebut Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Dita Indah Sari, Ketua PRD Hary Rusli, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Government Watch (GOWA). Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh 50 elemen dari mahasiswa, buruh, partai dan masyarakat itu, Koalisi Nasional menganggap bahwa penyelesaian konflik antarbangsa yang satu dengan bangsa yang lain, melalui peperangan bukanlah suatu penyelesaian. Mereka berpendapat, perang terhadap Irak adalah jenis pelanggaran hak asasi manusia, karena yang menjadi korban adalah rakyat Irak yang tidak berdosa. Mereka dikorbankan demi ambisi skenario global AS akan penguasaan sumber-sumber energi dunia, kata Dita yang membacakan pernyataan. Selain menyoroti soal Irak, koalisi meyerukan agar Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum segera dicabut. Menurut koalisi ini, interpretasi dari UU adalah manifestasi represi fisik aparat negara (Polri) penuh muatan kekerasan. Mereka menganggap, skenario ini mengembalikan kembali otoriterianisme di Indoensia. Beberapa kasus yang menonjol yang mereka soroti adalah terjadinya pengangkapan terhadap para aktivis di beberapa kota karena melakukan aksi-aksi protes. Mereka menyebutkan, di Makassar terjadi penangkapan dua orang aktivis FNPBI dan LMND. Di Kendari tujuh orang aktivis ditangkap dengan tuduhan menghina kepala negara. Sedangkan di Palu, tujuh orang aktivis dijadikan tersangka. Menurut Eros. penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian tersebut bertentangan dengan kampanye Megawati yang mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun tanpa kekerasan. Itu bentuk kebohongan publik yang dilakukan Mega-Hamzah, kata Eros. Eros menambahkan, Mega-Hamzah telah gagal dalam memimpin negeri ini. Meski demikian, ketika ditanya apakah pemerintahan Mega-Hamzah bisa berlangsung hingga 2004, Eros menjawab diplomatis. Kalau saya bilang gagal, yang bersangkutan harus merenung, katanya. Ia memperjelas dengan mengatakan bahwa revolusi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan. Revolusi menurut dia bukan berarti terjadinya chaos massa. Kalau chaos massa kita juga tidak menginginkan, itu bahaya, tegasnya lagi. Ia menginginkan, alam demokrasi bisa terwujud. Di akhir tuntutannya, koalisi ini juga meminta agar pemerintah membatalkan transaksi penjualan Indosat pada pihak asing atau pihak mana pun Mereka menyatakan, jika kelima tuntutan tersebut tidak dipenuhi Mega-Hamzah, maka koalisi ini mengganggap pemerintah menambah daftar panjang bukti kegagalan pemerintahan dalam menjalankan aspirasi rakyatnya.(Bernarda Rurit-Tempo News Room)