Rumah Sakit dr Iskak Tulungagung dilaporkan Lakukan Pungli

Reporter

Editor

Selasa, 12 Januari 2010 17:05 WIB

TEMPO Interaktif, Tulungagung - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Tulungagung melaporkan praktik pungutan liar terhadap pasien jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) di Rumah Sakit Umum Daerah dr Iskak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan Komisi Kesehatan dan Keuangan Dewan Tulungagung, Selasa (12/1), Sekretaris Jenderal DKR Tulungagung Zainul Fuad mengatakan sebanyak 100 pasien Jamkesmas mengaku dipungut biaya saat berobat di rumah sakit pemerintah.

Dari jumlah tersebut DKR berhasil menemukan 25 kuitansi pembayaran yang diserahkan keluarga pasien. “Ini sebagai bukti bobroknya pelayanan kesehatan di Tulungagung,” kata Fuad.

Nilai biaya berobat tersebut bervariasi berdasarkan jenis layanan kesehatan dan obat yang dibeli. Beberapa kuitansi tersebut tertulis biaya berobat antara Rp 300 ribu hingga Rp 6 juta yang dipungut petugas RSUD dr Iskak. Hal ini menurut Fuad melanggar ketentuan pelayanan berobat pasien Jamkesmas yang seharusnya dibebaskan dari seluruh biaya kecuali penyakit tertentu di luar tanggungan.

Dalam paparannya tersebut, Fuad sempat menjelaskan kasus yang menimpa pasien bernama Sukilan, warga Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggung Gunung, Tulungagung yang mengalami patah kaki.

Dia mengaku diminta membayar biaya pengobatan sebesar Rp 625 ribu selama 15 hari menginap di RSUD dr Iskak. Setelah mengadu pada DKR dan mendapat advokasi, pihak rumah sakit mengembalikan sebagian biaya tersebut kepada Sukilan.

Anggota Komisi Kesehatan, Suharminto kaget dengan temuan tersebut. Dia berjanji untuk menindaklanjuti temuan itu dengan memanggil Dinas Kesehatan dan RSUD dr Iskak. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga merekomendasikan pengusutan secara hukum jika praktik tersebut terbukti terjadi di rumah sakit pemerintah. “Kami tidak main-main dengan sanksi ini,” katanya.

Ketua Pelayanan Jamkesmas RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Mastur meminta para korban pungutan menunjukkan bukti kuitansi yang dimiliki. Dia menolak menanggapi kasus itu sebelum mempelajarinya terlebih dulu. “Ada 1.400 pasien Jamkesmas di sini, saya tidak hafal satu per satu,” katanya.

HARI TRI WASONO

Berita terkait

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.

Baca Selengkapnya

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.

Baca Selengkapnya

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Baca Selengkapnya

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.

Baca Selengkapnya

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.

Baca Selengkapnya

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.

Baca Selengkapnya

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.

Baca Selengkapnya

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.

Baca Selengkapnya

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya

Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

28 September 2018

Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.

Baca Selengkapnya